REPUBLIKNEWS.CO.ID, SINJAI — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Nasional (KNPI) Provinsi Sulawesi Selatan Versi Nurkanita Maruddani Kahfi, meminta DPD II Kabupaten Sinjai untuk menunda pelaksanaan Rapimda dan Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten Sinjai.
Hal tersebut berdasarkan Surat nomor 304/B/Sek/XII/2020, perihal penyampaian penundaan jadwal Rapimda dan Musda Pemuda/KNPI Sinjai dan tertuang dari hasil rapat pengurus harian DPD KNPI Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 21 Desember 2020.
Kordinator Wilayah DPD KNPI Sinjai, Irfan Badri saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya meminta Ketua DPD KNPI Sinjai untuk menunda pelaksanaan Rapimda Dan Musda untuk sementara waktu dengan pertimbangan Hasil Rapat Pengurus Harian DPD KNPI Provinsi Sulawesi Selatan dan pelaksanaan yang berpotensi tidak sesuai mekanisme Organisasi.
“Ada beberapa poin hasil rapat pengurus harian DPD KNPI Provinsi Sulawesi Selatan dengan mempertimbangkan terkait tekhnis pelaksanaan dan perkembangan dinamika organisasi menjelang Rapimda dan Musda KNPI Sinjai dan beberapa masukan dan saran OKP dan DPK,” ucapnya.
Lanjut Irfan, pihaknya masih menunggu hasil kordinasi ulang terkait surat penundaan tersebut agar DPD II KNPI Sinjai segera melakukan tindak lanjut sesuai hasil rapat pengurus Harian DPD I KNPI Sulsel sehingga Musda Kembali bisa terlaksana.
“Kita berharap agar DPD KNPI Sinjai melaksanakan Musda berdasarkan aturan dan mekanisme organisasi,” ungkapnya.
Menurutnya, jika DPD II KNPI Kabupaten Sinjai tidak merespon Surat Penyampaian iti, maka DPD I KNPI Sulsel akan melakukan langkah tegas.
“Kami akan melakukan rapat BPH/Pleno menyikapi langkah tegas selanjutnya sesuai mekanisme organisasi,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang OKK KNPI Sulsel, Irfan Idham membenarkan mengenai surat penyampaian tersebut.
“Sebagaimana telah disampaikan dalam isi surat tersebut, bahwa ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dari DPD KNPI Sulsel untuk melakukan penundaan Musyawarah Daerah (Musda) Sinjai dan melihat kondisi faktual dari DPD Sinjai sendiri,” ucap Irfan Idham.
Sudah tersampaikan dengan jelas dalam suratnya dan ini murni karena pertimbangan organisasi.
“Kami minta kepada DPD Sinjai untuk segera melaksanakan surat tersebut sesuai dengan mekanisme organisasi,” kuncinya. (Anto)
Organisasi & Komunitas 10 Agustus 2022 12:09
