REPUBLIKNEWS.CO.ID, KUPANG — Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menilai, kolaborasi antara perbankan dan pemerintah daerah memiliki potensi besar dalam memacu pertumbuhan ekonomi.
Atas dasar tersebut OJK terus memperkuat peran sektor jasa keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan, khususnya di Kawasan Timur Indonesia (KTI).
Dian menjelaskan, sektor perbankan masih memiliki peluang besar dalam pengembangan usaha di Nusa Tenggara Timur (NTT), seiring dengan meningkatnya kinerja ekonomi dan potensi sektor unggulan daerah.
Baca Juga : Angkat Ikon Geopark di Bandara Hasanuddin, Gubernur Sulsel: Gerbang Awal Promosi Pariwisata Sulsel
“NTT memiliki fondasi ekonomi yang kuat dan terus menunjukkan tren positif. Ini menjadi momentum bagi industri perbankan untuk lebih aktif menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor produktif yang berdaya saing,” katanya, dalam pertemuan bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) Provinsi NTT, dan Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) Provinsi NTT, di Kantor OJK NTT, kemarin.
Dari sisi kinerja, industri perbankan di NTT terus menunjukkan perkembangan yang stabil dengan potensi pertumbuhan lebih besar ke depan. Hingga Agustus 2025, aset perbankan tumbuh sebesar 4,04 persen, penyaluran kredit meningkat 1,52 persen, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) naik 5,96 persen.
Rasio kredit terhadap dana pihak ketiga (LDR) tercatat 120,37 persen, mencerminkan tingginya kebutuhan pembiayaan untuk mendorong aktivitas ekonomi daerah. Sementara itu, rasio kredit bermasalah (NPL) sebesar 4,10 persen masih berada dalam batas yang terkelola, dengan ruang perbaikan melalui peningkatan kualitas pembiayaan dan penguatan manajemen risiko.
Baca Juga : Resmi Disetujui, Pemkot dan DPRD Makassar Perkuat Regulasi Kearsipan, Pesantren dan Tata Kelola Keuangan
Selama tahun 2024, jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara masing-masing tumbuh sebesar 57,64 persen dan 53,78 persen. Dengan 1.637 daya tarik wisata yang tersebar di 22 kabupaten/kota, potensi pariwisata NTT menjadi peluang besar bagi perbankan untuk mendukung ekosistem wisata, termasuk pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar destinasi unggulan.
Pada Triwulan II 2025, ekonomi NTT tumbuh sebesar 5,44 persen dan menempati posisi ke-9 secara nasional. Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh sektor pertanian sebesar 1,99 persen, perdagangan 1,62 persen, dan administrasi pemerintahan 0,71 persen. Namun, meskipun sektor pertanian merupakan lapangan usaha terbesar keempat di NTT, penyaluran kredit pada sektor ini masih relatif rendah, dengan porsi 4,66 persen dan pertumbuhan tahunan hingga Agustus 2025 sebesar 1,05 persen.
Selain itu, indikator kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan perbaikan. Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 menjadi Rp2.186.826 atau meningkat 2,96 persen, serta penurunan Gini Rasio hingga Maret 2025 menjadi 0,315, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional 0,375, menunjukkan potensi bagi penguatan layanan perbankan dan pembiayaan konsumtif.
Baca Juga : IPM Makassar 2025 Tertinggi di Sulsel, Tembus Peringkat 7 Nasional
Dian menambahkan, potensi ekonomi kelautan NTT juga sangat menjanjikan. Provinsi ini merupakan penghasil rumput laut terbesar kedua di Indonesia setelah Sulawesi Selatan, dengan kontribusi 15,20 persen dari total produksi nasional. Selain rumput laut, sumber daya laut seperti garam, ikan kerapu, dan lobster memiliki nilai ekonomi tinggi yang dapat dikembangkan melalui dukungan perbankan.
“Dengan optimalisasi peran intermediasi dan inovasi layanan keuangan, perbankan dapat menjadi motor penggerak utama dalam memajukan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT,” kata Dian.
Bersamaan dengan kunjungan kerjanya di NTT, Dian juga melaksanakan pertemuan dengan dengan Gubernur NTT Emanuel Melki Laka Lena, Rabu (15/10) bertempat di Rumah Jabatan Gubernur NTT. Dalam pertemuan tersebut, OJK dan Pemerintah Provinsi NTT membahas perkembangan ekonomi daerah, peran sektor jasa keuangan, serta langkah strategis untuk memperluas akses dan literasi keuangan masyarakat, terutama di wilayah pelosok dan kepulauan (terutama daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal).
Baca Juga : Bawa Semangat Solidaritas Antarumat Beragama, Fadel Tauphan Kunjungi Dua Gereja di Malam Natal
Fokus pembahasan diarahkan pada peningkatan pembiayaan kepada sektor produktif seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan UMKM guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Gubernur NTT mengharapkan peran OJK dan industri perbankan di provinsi NTT untuk berkolaborasi dengan otoritas daerah dan pelaku usaha dalam rangka berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah dan industri jasa keuangan, Dian juga memberikan kuliah umum di Universitas Nusa Cendana, Kamis (16/10), sebagai bagian dari program OJK Mengajar dengan tema “Perbankan Indonesia: Antara Inovasi, Regulasi, dan Kepercayaan Publik dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional.”
Dalam kuliah tersebut, Dian menekankan bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Pemahaman terhadap literasi keuangan, digitalisasi perbankan, dan etika keuangan menjadi fondasi penting bagi masa depan ekonomi yang tangguh.
Baca Juga : Bawa Semangat Solidaritas Antarumat Beragama, Fadel Tauphan Kunjungi Dua Gereja di Malam Natal
OJK akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan pelaku industri jasa keuangan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang merata di seluruh Indonesia. Kolaborasi antara otoritas, dunia pendidikan, dan sektor keuangan menjadi kunci dalam mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera dan berdaya saing.
