REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat kerja guna membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulsel akhir tahun anggaran 2024, Selasa (8/4/2025).
Rapat kerja ini juga menjadi momentum bagi Komisi B DPRD Sulsel untuk mengevaluasi kinerja triwulan pertama tahun anggaran 2025.
Rapat kerja tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi B DPRD Sulsel, Andi Azizah Irma Wahyudiyati. Turut hadir para anggota komisi, serta Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel, Ashari Radjamilo, beserta jajarannya.
Baca Juga : Tekankan Integritas dan Loyalitas, Wawali Makassar Buka Kegiatan Retret Lurah di Malino
Pada kesempatan itu, Anggota Komisi B DPRD Sulsel, Heriwawan menyoroti penggunaan pagu anggaran Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel sebesar Rp15,7 miliar.
Menurutnya, anggaran tersebut tidak dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat, khususnya bagi para pelaku UMKM.
“Pasalnya dari pagu anggaran tersebut, Rp10 miliar diantaranya untuk belanja pegawai, Rp2 miliar untuk perbaikan rest area, dan Rp3 miliar untuk biaya listrik serta air,” kata Heriwawan.
Baca Juga : Wali Kota Makassar dan Rektor UMI Teken MoU Penguatan Akademik hingga Pemberdayaan UMKM
Menurut legislator Fraksi Partai Demokrat itu, para pelaku UMKM membutuhkan perhatian khusus melalui alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran.
“Saya sudah dua kali reses dan pengawasan, dan di setiap titik UMKM hadir. Mereka ini butuh perhatian. Harus ada langkah teknis untuk mengakomodasi kebutuhan mereka,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Sulsel, Andi Azizah Irma Wahyudiyati menekankan pentingnya evaluasi berkala guna memastikan program yang telah direncanakan berjalan sesuai target.
Baca Juga : Pemerintah Bakal Setop Impor Solar Tahun Depan, FORMID Apresiasi Langkah Menteri ESDM
“Dengan evaluasi ini, kita harapkan OPD dapat memaksimalkan pelaksanaan program mereka sehingga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Andi Azizah.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel, Ashari Radjamilo, menjelaskan bahwa rest area yang menjadi salah satu fokus anggaran baru diuji coba pada tahun 2023.
Ia mengakui adanya kendala, seperti di rest area Sidrap yang tidak berfungsi optimal dan tutup setelah tiga bulan beroperasi.
Baca Juga : Husniah Talenrang Beri Bantuan Pangan ke Warga Miskin Ekstrem di Parangloe
“Sementara itu di Jeneponto, persoalan air telah diatasi dengan tandon air, dan optimisme meningkat setelah pembangunan masjid di lokasi tersebut hampir rampung,” demikian Ashari. (*)
