REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – DPRD Kota Makassar tengah melakukan pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD Perubahan tahun 2021, Jumat (17/9/2021).
Khusus Komisi D DPRD Makassar Bidang Kesejahteraan Rakyat menggelar pertemuan dengan Dinas Ketenagakerjaan. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi D DPRD Makassar, Abdul Wahab Tahir didampingi Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Andi Nurhaldin NH.
Adapun masalah yang dikeluhkan beberapa anggota Komisi D diantaranya keberlanjutan usaha masyarakat yang telah diberikan sejumlah pelatihan dengan gelontoran anggaran yang cukup memadai.
Baca Juga : Mudahkan Masyarakat dan UMKM, PLN Pastikan Triwulan I 2026 Tarif Listrik Tak Naik
Menurut Ketua Komisi D DPRD Makassar, Abdul Wahab Tahir, warga yang telah mendapatkan pelatihan, selanjutnya tidak dapat meneruskan usaha tersebut. Misalnya, warga yang telah diberikan pelatihan menjahit, tidak memiliki mesin jahit untuk mengaplikasikan keterampilan yang didapatkannya.
Hal ini membuat Komisi D sepakat untuk menambah anggaran pelatihan dengan berbagai program.
“Kita harus menemukan solusi membentuk badan hukum dari kelompok masyarakat berketerampilan sehingga masyarakat itu memenuhi indikator penerima bantuan berupa bantuan alat,” singkat legislator senior Partai Golkar itu. (*)
