REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Komisi II DPR RI menyampaikan apresiasinya atas upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Apalagi sejauh ini, hanya satu daerah saja di Sulsel yang belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dana Pemilu dan Pilkada Serentak.
Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang, saat memimpin rombongan Komisi II DPR RI, yang melakukan kunjungan kerja di Sulsel. Mereka diterima langsung Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, dan jajaran, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur, Rabu (29/11/2023).
“Ini kunjungan yang sangat ramai, ini pertanda Bapak Pj Gubernur Sulsel disayang oleh Komisi II DPR RI. Kami mengakui, Pemprov Sulsel lumayan cepat menyiapkan Pemilu, karena tinggal satu daerah lagi yang sementara NPHD,” kata Junimart dalam sambutannya.
Baca Juga : Pemkab Gowa Dapat Bantuan Pembangunan Rp500 Miliar dari Pemprov Sulsel di Puncak HJG
Dalam kunjungan kerjanya tersebut, Komisi II mempertanyakan terkait kesiapan logistik Pemilu di Sulsel. Pelaksanaan kampanye, dan upaya Pemprov Sulsel dalam menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Termasuk proses NPHD untuk Pemilu dan Pilkada serentak 2024.
“Hasil pertemuan ini akan kami sampaikan pada rapat bersama Menteri Keuangan. Kunjungan ini agar Pemilu itu bisa berjalan dengan baik berdasarkan perintah undang-undang,” ujarnya.
Sementara, Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, mengaku sangat bersyukur bisa dikunjungi langsung Komisi II DPR RI. Menurut dia, Komisi II DPR RI merupakan mitra kerja Menteri Dalam Negeri.
Baca Juga : Terima 175 Ribu Benih, Gowa Masuk Lokus Pengembangan Komoditas Kentang
“Secara khusus saya merasa terhormat karena dikunjungi langsung oleh Komisi II DPR RI. Saya sebagai Pj Gubernur Sulsel sekaligus Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum di Kemendagri. Ini adalah sebuah kebahagiaan tersendiri bagi saya,” kata Bahtiar.
Bahtiar mengungkapkan, Pemprov Sulsel sudah melakukan penyelesaian APBD Pokok 2024 dan penandatanganan NPHD Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Sulsel bahkan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang melakukan penandatanganan NPHD.
“Alhamdulillah Provinsi Sulsel yang pertama melakukan NPHD untuk Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Kami juga sudah melakukan penetapan APBD Pokok 2024, lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya,” ungkap Bahtiar.
Baca Juga : Husniah Talenrang Nilai Gerakan ASS Percepat Penurunan Stunting di Daerah
Sejauh ini, kata Bahtiar, Pemprov Sulsel sudah melakukan berbagai kegiatan sosialisasi terkait Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Diantaranya, Rapat Koordinasi (Rakor) bersama seluruh camat, kepala desa, unsur TNI dan Polri sampai di tingkat desa, Bawaslu dan KPU se-Sulsel.
“Kami juga akan menyiapkan pos pelayanan kesehatan di setiap TPS, untuk antisipasi bilamana ada petugas yang kelelahan,” pungkasnya. (*)
