REPUBLIKNEWS.CO.ID, GOWA — Penyusunan Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2026 tetap memprioritaskan pada peningkatan pelayanan publik.
Sementara disisi lain kondisi fiskal pada 2026 mendatang akan menghadapi tantangan yang semakin ketat dan terbatas. Upaya ini pun dianggap sebagai komitmen dalam mencapai target pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
“Setiap rupiah dalam APBD harus memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat. Keterbatasan fiskal tidak boleh melemahkan tekad kita,” tegas Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, di sela-sela Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan dan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 pada Rapat Paripurna, di Kantor DPRD Gowa, kemarin.
Baca Juga : Angkat Ikon Geopark di Bandara Hasanuddin, Gubernur Sulsel: Gerbang Awal Promosi Pariwisata Sulsel
Ia pun mengapresiasi seluruh fraksi yang telah memberikan pandangan, kritik, dan masukan konstruktif terhadap penyusunan RAPBD 2026. Menurutnya, setiap masukan legislatif berperan penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan anggaran daerah.
“Kami memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi. Semoga amanah yang kita jalankan bersama dapat terlaksana dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.
Darmawangsyah menegaskan, selain peningkatan pelayanan publik, sektor kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur penunjang kesejahteraan tetap menjadi prioritas utama pemerintah.
Baca Juga : Resmi Disetujui, Pemkot dan DPRD Makassar Perkuat Regulasi Kearsipan, Pesantren dan Tata Kelola Keuangan
“Penguatan anggaran kesehatan dan penajaman data warga kurang mampu adalah prioritas mutlak kami juga,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa RAPBD 2026 bukan sekadar dokumen anggaran, tetapi instrumen pembangunan yang harus menjawab kebutuhan masyarakat.
“Dengan dukungan DPRD dan seluruh pemangku kepentingan, keterbatasan fiskal dapat diimbangi dengan inovasi dan efisiensi. Kami berkomitmen memastikan APBD 2026 benar-benar mencerminkan kerja nyata untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Baca Juga : IPM Makassar 2025 Tertinggi di Sulsel, Tembus Peringkat 7 Nasional
Sementara, perwakilan Fraksi Gowa Sejahtera, Sulfiadi, menyampaikan dukungan fraksinya agar Ranperda APBD 2026 dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.
Ia menilai tahun anggaran 2026 akan menghadapi tantangan berat akibat penurunan dana transfer pusat sehingga pengelolaan anggaran harus dilakukan secara transparan dan tepat sasaran.
“APBD 2026 harus menjadi instrumen efektif dalam menurunkan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, serta memperkuat sektor prioritas seperti pertanian terpadu, pendidikan dan layanan dasar,” ungkap Sulfiadi.
