REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Anti-Corruption Summit (ACS) 2018, acara tersebut merupakan hasil kerja sama KPK dengan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai Minggu (21/10) hingga Selasa (23/10/2018).
Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan ‘Danny’ Pomanto mengaku bangga dengan dipilihnya Makasar sebagai tuan rumah, dengan anggapan Makassar merupakan barometer pemerintahan bersih bebas korupsi yang sejalan dengan misi pemerintahannya.
“Saya sangat bangga atas terpilihnya Makassar sebgai tempat penyelenggaraan Anti Corruption Summit 2018, ini sejalan dengan misi pemkot makassar “reformasi birokrasi dan pelayanan publik kelas dunia bebas korupsi,” pungkas Danny.
Baca Juga : PLN UIP Sulawesi dan Polda Sulsel Komitmen Jaga Infrastruktur Ketenagalistrikan Berkelanjutan
Selain Danny, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dan Kapolda Irjen Pol Umar Septono terlihat hadir pada kegiatan jalan santai sekaligus kampanye Anti Korupsi yang mengusung mengusung tema “Satu Pikir, Satu Aksi Lawan Korupsi” di Anjungan Pantai Losari.
Kegiatan tersebut akan berfokus pada revitalisasi dan penguatan kapasitas pusat kajian antikorupsi, Selain itu, melalui pertemuan ini diharapkan kolaborasi antara perguruan tinggi dan komunitas masyarakat sipil semakin kuat.
Sebelum menggelar ACS, terlebih dahulu KPK telah mengadakan rapat steering committee dan seminar Call for Papers-Jurnal Integritas. Diketahui peserta ACS 2018 terdiri dari 150 orang perwakilan pusat kajian antikorupsi, perwakilan perguruan tinggi, perwakilan komunitas masyarakat sipil dan para pegiat anti korupsi.
Baca Juga : Terima Penghargaan KIP, Pemkab Gowa Ciptakan Keterbukaan Pelayanan Informasi Publik
“Kami terus berupaya mengumpulkan inisiatif masyarakat guna meningkatkan terobosan yang bisa dilakukan bersama KPK, kami juga akan menjamin keberlanjutan implementasinya,” tegas Laode Muhammad Syarif selaku Wakil Ketua KPK.
Selama kegiatan berlangsung, KPK akan melakukan diseminasi dan konsolidasi program pencegahan korupsi berbasis perguruan tinggi bersama para peserta dengan di gelarnya diskusi pleno yang akan mengangkat topik yang berbeda-beda.
Kolaborasi dan diskusi tersebut diharapkan mampu menghasilkan kajian-kajian yang merupakan ide asli dari peserta untuk dikembangkan dan diimplementasikan selama dua tahun ke depan. Selain itu, KPK berharap akan terbentuk pusat kajian anti korupsi baru yang siap menjadi pusat pembelajaran dan menjadi mitra pemerintah daerah dan masyarakat.
Baca Juga : Indosat Berbagi Kasih: Anak-anak Nikmati Kehangatan dan Sukacita Natal
“Pusat kajian antikorupsi tak harus dibuat oleh fakultas hukum, yang terpenting adalah komitmen dalam mendukung pemberantasan korupsi,” harap Syarif.
kegiatan ACS ini merupakan yang kali ketiga yang digelar oleh KPK, diketahui fokus kegiatan tersebut merupakan pemetaan gerakan anti korupsi berbasis perguruan tinggi di Indonesia dan kembali mendorong perguruan tinggi untuk menjadi poros gerakan anti-korupsi.
(Syaiful)
