REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, mengingatkan seluruh kepala daerah se-Sulsel, mulai dari Gubernur hingga Bupati dan Wali Kota se-Sulsel untuk berhati-hati dengan tindakan Korupsi, Suap, dan menerima Gratifikasi.
Hal ini disampaikan langsung oleh Firli Bahuri saat menghadiri acara Penguatan Pencegahan Korupsi Untuk Sulawesi Selatan, di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (23/01/2020).
“Saya ingatkan kepada Gubernur, Bupati dan Kepala Daerah, jangan ada bagi-bagi kue dalam bentuk Pokir (Proyek Kiriman),” kata Farli Buhari dalam sambutannya.
Baca Juga : Husniah Talenrang Beri Bantuan Pangan ke Warga Miskin Ekstrem di Parangloe
Dia mencontohkan apa yang pernah terjadi sebelumnya di Provinsi Jambi terkait bagi-bagi jatah proyek hanya akan menghambat pertumbuhan ekonomi.
“Dan jangan juga terjadi seperti provinsi Jambi, mohon maaf Pak Gubernur, Provinsi Jambi itu, KPK sudah datang ke sana, kayak seperti ini (masalah kesepakatan), omongin tentang pencegahan, jangan ada ketok palu, kalimatnya begitu. Besok pulang kita, setelah kita pulang anggota DPRD nya bilang gini, ‘Pak Gubernur kita nggak ketok palu kalau ini itunya nggak sepakat’. Akhirnya apa yang terjadi, Gubernur memerintahkan kepala dinas UMKM, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Diknas, apa kata mereka, barusan kemarin diberikan arahan KPK, masa kita sepakat lagi, itu kan kemarin Pak, sekarang KPK sudah pulang, kacau lagi kita,” paparnya.
Dari sana, kata dia, kesepakatan untuk memberantas Korupsi di Daerah tersebut tidak akan terjadi karena tidak ada kesamaan pendapat. Malah hanya membuat politik gaduh khususnya saat pembahasan RAPBD.
Baca Juga : Dari Survei Kepuasan Responden, OJK Sulselbar Perkuat Implementasi Tugas dan Fungsi
“Artinya kesepakatan untuk memberantas korupsi tidak ada, masih bilang kita hadir di sini karena ada kesamaan, satu kesamaan tujuan, dua kesamaan kepentingan, ketiga kesamaan untuk mencari solusi, nggak ada capaiannya kita. Mudah-mudajan ini nggak terjadi di Sulawesi Selatan,” katanya.
Olehnya itu, tambah dia, pemerintah daerah khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan dapat berbenah dan melakukan perbiakan penyelenggaran dan pelayanan pemerintah yang lebih baik lagi kedepannya. (Thamzil)
