0%
logo header
Kamis, 04 Juli 2019 20:39

KPK Rekomendasikan Peran Humas Pemprov Sulsel Dimaksimalkan

Wakil Gubernur Sulsel  Andi Sudirman Sulaiman terima kunjungan Tim Humas KPK, Ipi Maryati, di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (04/07/2019).
Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman terima kunjungan Tim Humas KPK, Ipi Maryati, di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (04/07/2019).

REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Sebagai wujud perhatian KPK kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Tim Humas KPK, Ipi Maryati menemui Wakil Gubernur Sulsel  Andi Sudirman Sulaiman di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (04/07/2019).

Tim Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui fungsi koordinasi dan supervisi mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan  untuk segera memaksimalkan pendampingan kehumasan di Lingkup Pemprov Sulsel.

KPK Merekomendasikan Peran Humas dalam hal ini Biro Humas agar mempunyai ruang guna berperan aktif dalam pekerjaannya.

Baca Juga : Pastikan Tepat Sasaran, Tamsil Linrung Inisiasi Posko Pengaduan Program Strategis Presiden di Sulsel

“Peran Humas sangat penting, sebagai jembatan penyampaian program pemerintah kepada masyarakat dan berperan aktif sebagai jembatan pertama untuk mendukung kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur,” ungkap Ipi Maryati.

Wakil Gubernur, dalam kesempata ini mengapresiasi hasil evaluasi KPK dan menyampaikan harapannya untuk kinerja Humas ke depan.

“Media harus bekerja berdasarkan data dan merupakan kewajiban media untuk independen dalam pemberitaan, Humas Pemprov saat ini sangat maksimal dalam pemberitaan. bagi saya, selama OPD tersebut bekerja dan sangat bermanfaat bagi masyarakat Sulsel, kami akan perjuangkan”,  tegas Andi Sudirman Sulaiman.

Baca Juga : Angkat Ikon Geopark di Bandara Hasanuddin, Gubernur Sulsel: Gerbang Awal Promosi Pariwisata Sulsel

“Banyak beban yang diberatkan ke humas yang justru merugikan maksimalnya kinerja Humas, pemberitaan humas harus lebih berdasarkan kinerja pemerintah, mengenai program, tidak hanya pada ceremony saja”, jelasnya.

Alur penyelesaian problem yang ada di Humas sesuai rekomendasi KPK akan dikaji oleh Wagub sehingga akan lahir penyelesaian atau solusi terbaik.

“Tanggung jawab pemerintah daerah untuk membangunan jurnalisme yang Profesional dalam pemberitaan. Komunikasi publik perlu dikelola dengan baik, anggaran di humas harus lebih kepada program”, tambahnya. (rls)

Redaksi Republiknews.co.id menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: redaksi.republiknews1@gmail.com atau Whatsapp +62 813-455-28646