REPUBLIKMEWS.CO.ID, MAKASSAR — Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Republik Indonesia menyebut Sulawesi Selatan sudah menjadi contoh secara nasional soal keuangan.
Hal tersebut diungkapkan langsung Ketua Tim Koordinator Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Wilayah VIII, Adliansyah Malik Nasution (Choky) saat melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi atas implementasi program pencegahan korupsi terintegrasi di Sulsel sejak tanggal 2-6 Maret 2020.
Menurut Choky, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo sudah menyampaikan diberbagai tempat bahwa prestasi Gubernur Sulsel patut dijadikan contoh dalam mengelola anggaran, terutama dalam memberikan bantuan keuangan daerah bawahan.
Baca Juga : PLN UIP Sulawesi dan Polda Sulsel Komitmen Jaga Infrastruktur Ketenagalistrikan Berkelanjutan
Diketahui, Sulsel dua tahun berturut-turut memberikan bantuan keuangan daerah bawahan dengan nilai cukup fantastis dibandingkan dengan daerah lain.
“Pak Tjahjo Kumolo sudah menyampaikan ke halayak, contohin itu Gubernur Sulawesi Selatan memberikan bantuan keuangan daerah bawahan sampai Rp500 miliar,” ungkap Choky di Baruga Lounges Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 2 Maret 2020.
Sementara itu, Gubernur Sulsel, Prof H M Nurdin Abdullah menambahkan, bantuan keuangan daerah bawahan ini merupakan bentuk apresiasi Pemprov Sulsel terhadap daerah-daerah yang memiliki prestasi dan inovatif dalam mendorong percepatan pembangunan.
Baca Juga : Terima Penghargaan KIP, Pemkab Gowa Ciptakan Keterbukaan Pelayanan Informasi Publik
Bahkan, untuk menjaga anggaran tersebut tidak disalahgunakan, dirinya menyampaikan di tempat umum agar semua mengetahui bahwa ada anggaran untuk membangun daerahnya masing-masing. Selain itu, langkah ini juga untuk menghindari adanya pemotongan anggaran.
“Kami sampaikan di tempat umum bahwa uang ini adalah kewenangan penuh bupati dan wakil bupati,” kata Nurdin Abdullah. (Thamzil)
