REPUBLIKNEW.CO.ID, GOWA — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Sulawesi Selatan melakukan koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Gowa dalam hal melakukan asesmen kebijakan persaingan usaha atau AKPU. Apalagi upaya ini telah disinergikan dengan Kementerian Dalam Negeri.
Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa mengatakan, berdasarkan data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah total jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99 persen dari jumlah pelaku usaha di Indonesia.
“Menyadari besarnya potensi UMKM, pemerintah mengambil kebijakan untuk meningkatkan kapasitas usaha mikro dan kecil agar dapat naik kelas menjadi usaha menengah,” katanya, di sela-sela pertemuan, di Ruang Kantor Bupati Gowa, kemarin.
Baca Juga : Pastikan Tepat Sasaran, Tamsil Linrung Inisiasi Posko Pengaduan Program Strategis Presiden di Sulsel
Sejalan dengan hal tersebut, KPPU meningkatkan peran dalam pengawasan kemitraan melalui sosialisasi, pendampingan dalam penyusunan kebijakan, serta melalui program Sejuta Penyuluh Kemitraan.
“Dari sisi kebijakan pun KPPU siap untuk melakukan pendampingan bagi kepala dinas terkait, dalam penyusunan kebijakan dengan menggunakan AKPU yang juga sudah disinergikan dengan Kemendagri,” jelas Ketua KPPU.
Sementara, Anggota KPPU M. Noor Rofieq mengungkapkan, melihat besarnya jumlah UMKM di Kabupaten Gowa, KPPU berharap pola kemitraan berjalan secara sehat sehingga dapat turut meningkatkan kontribusi UMKM pada perekonomian Indonesia.
Baca Juga : Angkat Ikon Geopark di Bandara Hasanuddin, Gubernur Sulsel: Gerbang Awal Promosi Pariwisata Sulsel
Untuk itu, KPPU mengharapkan dapat berperan sebagai fasilitator dalam mensinergikan UMKM dengan pelaku usaha besar di Kabupaten Gowa.
“Ke depannya KPPU dan Pemkab Gowa dapat berkolaborasi melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan berbagai kegiatan sosialisasi kemitraan. Baik di sektor retail, pertanian, peternakan dan sebagainya,” ungkapnya.
Di tempat yang sama, Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan mengatakan, salah satu program prioritas Kabupaten Gowa adalah pemberdayaan dan peningkatan kapasitas UMKM melalui Klinik UMKM. Klinik UMKM merupakan bentuk pendampingan Pemerintah Kabupaten Gowa bagi UMKM sehingga UMKM bisa naik kelas.
Baca Juga : Resmi Disetujui, Pemkot dan DPRD Makassar Perkuat Regulasi Kearsipan, Pesantren dan Tata Kelola Keuangan
Apalagi, melihat kondisi Kabupaten Gowa merupakan kabupaten penyangga Kota Makassar dengan penduduk terbanyak ketiga dan terluas kedua di Sulawesi Selatan.
“Kami berterimakasih kepada KPPU jika mau mensinergikan Pemerintah Kabupaten Gowa dengan perusahaan untuk mencapai prioritas tersebut,” terangnya.
