REPUBLIKNEWS.CO.ID, BUTON TENGAH – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buton Tengah (Buteng) mengikuti Launching Tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak Tahun 2024 secara virtual yang dilaksanakan oleh KPU RI dan diikuti oleh seluruh KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Indonesia, Selasa (14/06/2022) malam.
Acara tersebut dihadiri oleh seluruh Komisioner serta staf KPU Buteng, beberapa Kepala OPD Lingkup Pemda Buteng dan Wakil Ketua DPRD Buteng Adam di Gedung Kesenian Lakudo.
Ketua KPU Buteng, La Ode Nuriadin mengungkapkan, berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, bahwa tahapan Pemilu dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara.
Baca Juga : PLN UIP Sulawesi dan Polda Sulsel Komitmen Jaga Infrastruktur Ketenagalistrikan Berkelanjutan
“Jadi di bulan itu, di tahun 2024 hari pemungutan sudah ditentukan yakni pada 14 Februari 2024 mendatang. Nah ketika ditarik 20 bulan sebelum hari H, maka tahapan Pemilu ini jatuhnya pada 14 Juni 2022 sekarang,” ujar Nuriadin saat diwawancarai oleh awak media.
“Kami dari KPU Buton Tengah sudah menyiapakan segala sesuatunya, baik dari segi ketersediaan SDM maupun seluruh penyesuaian tahapan yang juga dengan Kabupaten/Kota lainnya,” sambung Nuriadin.
Sejak mekar menjadi daerah otonomi baru (DOB), kata Nuriadin, Buteng sudah melaksanakan tiga agenda pesta demokrasi yakni Pilkada 2017, Pilgub 2018, dan Pemilu 2019.
Baca Juga : Terima Penghargaan KIP, Pemkab Gowa Ciptakan Keterbukaan Pelayanan Informasi Publik
“Sampai hari ini kami dari KPU Buton Tengah belum menemukan kendala yang signifikan,” ungkapnya.
Untuk persiapan Regulasi di KPU, Nuriadin menjelaskan, baru ada tahapan PKPU Pemilu. Sementara dari sisi dukungan anggaran Pemilu dianggarkan di APBN dan tidak ada penganggaran di daerah karena pelaksanaan secara nasional adalah KPU RI.
“Jadi kita di KPU Kabupaten/Kota ini sebagai eksekutor atau pelaksana langsung yang tentunya wilayah kerja kita di Kabupaten/Kota,” terangnya.
Baca Juga : Indosat Berbagi Kasih: Anak-anak Nikmati Kehangatan dan Sukacita Natal
“Kemudian estimasi anggaran mengacu secara teknis baik dari Peraturan Menteri Keuangan juga dari standar harga yang berlaku di daerah, maka total estimasi kami kurang lebih 50 milliar dan mungkin tidak akan jauh beda dengan kabupaten lain,” beber Nuriadin.
“Kemudian untuk seluruh grand desain pekerjaan itu semua terpimpin oleh KPU RI yang sifatnya instruksional. Kita hanya pelaksana teknis di daerah,” sambung Nuriadin.
Di akhir keterangannya, Nuriadin menegaskan, penyelenggara tahapan Pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab KPU secara konstitusional.
Baca Juga : Perkuat Penerapan K3, PLN UIP Sulawesi Lakukan Management Patrol di GI Punagaya
“Kami berharap secara moral ini adalah tanggung jawab kita semua, dari penyelenggara Pemda, stakeholder lain termasuk kawan-kawan pers dan seluruh masyarakat khususnya Buteng untuk sama-sama mensukseskan jalannya Pemilu,” tutupnya. (*)
