REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Claro, Jalan AP Pettarani, Makassar, Sabtu (22/2/2025). Agendanya dalam rangka penyusunan laporan evaluasi Pemilu 2024.
Acara ini bertujuan meninjau pelaksanaan Pilkada, Pilpres, dan Pileg guna meningkatkan transparansi dan efektivitas pemilu.
Ketua KPU Sulsel, Hasbullah menekankan bahwa evaluasi merupakan langkah penting bagi organisasi modern agar dapat beradaptasi dengan dinamika eksternal yang ada.
Baca Juga : Tekankan Integritas dan Loyalitas, Wawali Makassar Buka Kegiatan Retret Lurah di Malino
Dalam diskusi ini, KPU Sulsel menyoroti empat aspek utama, yakni tahapan, non tahapan, kelembagaan, dan eksternal.
Salah satu isu yang mendapat perhatian dalam FGD ini adalah kendala dalam proses sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK), khususnya terkait akses informasi bagi publik.
Hasbullah menegaskan pentingnya keterbukaan KPU dalam penyelenggaraan pemilu agar masyarakat lebih mudah mengakses informasi penting.
Baca Juga : Wali Kota Makassar dan Rektor UMI Teken MoU Penguatan Akademik hingga Pemberdayaan UMKM
Sebagai upaya meningkatkan transparansi, KPU RI telah menginstruksikan bahwa masyarakat dan media memiliki hak untuk mendokumentasikan hasil penghitungan suara di setiap TPS.
“Harapan kami, residu yang muncul dalam pemilu sebelumnya dapat diminimalkan melalui evaluasi ini,” ujar Hasbullah.
FGD ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk pakar yang memberikan masukan mengenai format dan substansi evaluasi.
Baca Juga : Pemerintah Bakal Setop Impor Solar Tahun Depan, FORMID Apresiasi Langkah Menteri ESDM
Hasbullah berharap hasil diskusi ini dapat menghasilkan rekomendasi yang akan menjadi dasar dalam laporan evaluasi KPU Sulsel.
“Evaluasi ini adalah bagian dari upaya memperbaiki penyelenggaraan pemilu ke depan, sehingga proses demokrasi di Sulawesi Selatan dapat berjalan lebih baik dan transparan,” tutupnya. (*)
