![Rapat Koordinasi DPMD Kukar, Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih. [IST]](https://cdn.republiknews.co.id/imageresize/assets/media/upload/2025/05/IMG-20250514-WA0108-scaled-e1747387154779.jpg&width=640&height=360)
REPUBLIKNEWS.CO.ID, KUKAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) semakin serius membangun ekonomi kerakyatan melalui gerakan kolektif pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan. Program ini menjadi salah satu strategi utama dalam menciptakan kemandirian ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar mengambil peran sentral dalam mengoordinasikan lintas organisasi perangkat daerah (OPD) agar pembentukan koperasi dapat berjalan terstruktur dan tepat sasaran.
“Ini bukan hanya program dari pusat, tapi harus menjadi gerakan bersama yang tumbuh dari kesadaran kolektif untuk membangun ekonomi desa,” ujar Sekretaris DPMD Kukar, Muhammad Yusran Darma, dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih yang digelar di Tenggarong, Jumat (09/05/2025).
Baca Juga : DPMD Kukar Perkuat Tertib Arsip, 152 Berkas Lama Dimusnahkan
Secara nasional, pemerintah menargetkan terbentuknya 80.000 koperasi hingga Juni 2025. Untuk mendukung target tersebut, Kukar menetapkan sasaran konkret: pembentukan Koperasi Merah Putih di 237 desa dan kelurahan yang ada di wilayahnya.
Yusran menegaskan, keberhasilan gerakan ini sangat ditentukan oleh sinergi antar-OPD, termasuk peran aktif Dinas Koperasi dan UKM serta Bappeda Kukar sebagai mitra teknis dan perencana.
“Kita ingin koperasi ini benar-benar lahir dari kebutuhan riil masyarakat. Tidak sekadar menjalankan instruksi, tapi membawa semangat gotong royong yang nyata,” tegasnya.
Baca Juga : DPMD Kukar Perkuat Digitalisasi Desa Lewat Ekosistem Keuangan Inklusif
Melalui koperasi, masyarakat desa diharapkan memiliki akses yang lebih besar terhadap peluang usaha, pengelolaan keuangan, dan distribusi hasil produksi secara lebih adil. Pemerintah juga mendorong agar koperasi dikelola secara profesional, inklusif, dan berorientasi jangka panjang.
Rapat koordinasi ini sekaligus menjadi penanda dimulainya gerakan ekonomi kolektif berbasis desa yang diharapkan menjadi pilar utama pembangunan ekonomi Kukar di masa depan.
