![Asisten III Pemkab Kukar, Bidang Administrasi Umum Pemkab Kukar, Dafip Haryanto. [Foto.Redaksi/Republimnews.co.id]](https://cdn.republiknews.co.id/imageresize/assets/media/upload/2025/05/IMG-20250521-WA0039-e1747798615389.jpg&width=640&height=360)
REPUBLIKNEWS.CO.ID, KUKAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus memperkuat tata kelola kearsipan sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Hasil pengawasan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) tahun 2024 menempatkan Kukar pada kategori baik (di atas kategori B), sehingga tidak diikutsertakan dalam pertemuan wilayah 1 dan 5 yang ditujukan bagi daerah-daerah yang masih memerlukan pembinaan intensif.
Asisten III Bidang Administrasi Umum Pemkab Kukar, Dafip Haryanto, menyampaikan bahwa meski sudah menunjukkan kemajuan, pengelolaan arsip di Kukar masih memiliki ruang untuk ditingkatkan, khususnya dalam hal koordinasi antarlembaga.
“Kita bersyukur sudah berada di level yang baik, tapi tentu belum cukup. Kami terus berbenah untuk menghadapi pengawasan kearsipan 2025, terutama dalam membangun sinergi antara LKD, perangkat daerah, dan dinas-dinas teknis,” ujarnya, Selasa (20/05/2025).
Baca Juga : DPMD Kukar Perkuat Tertib Arsip, 152 Berkas Lama Dimusnahkan
Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah workshop evaluasi kearsipan yang diikuti seluruh pengelola arsip dari organisasi perangkat daerah (OPD) serta Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diarpus) Kukar. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan strategi perbaikan dan menindaklanjuti rekomendasi dari pengawasan sebelumnya.
Dafip menekankan pentingnya konsistensi dan pembinaan hingga ke tingkat desa, guna membentuk sistem kearsipan yang menyeluruh dan berkelanjutan. “Peran lintas sektor sangat penting, termasuk sinergi bersama Bupati, tim PRT, serta instansi teknis lainnya,” tambahnya.
Ia juga menyebutkan bahwa kehadiran aplikasi Srikandi setiap tahun merupakan bagian dari upaya digitalisasi dan ketertiban administrasi. “Setiap OPD harus tertib arsip, dan aplikasi Srikandi adalah salah satu alat utama kita untuk mencapainya,” tegas Dafip.
Baca Juga : DPMD Kukar Perkuat Digitalisasi Desa Lewat Ekosistem Keuangan Inklusif
Langkah ini tidak hanya memperkuat efisiensi birokrasi, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, yang menjadi fondasi menuju pelayanan pemerintahan modern dan terpercaya di Kutai Kartanegara.
