REPUBLIKNEWS.CO.ID, KUTAI KARTANEGARA — Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menerima insentif sebesar Rp 9,8 miliar dari pemerintah pusat sebagai apresiasi atas upaya Kukar dalam mengendalikan inflasi di daerah tersebut. Insentif ini akan digunakan kembali untuk mendukung kegiatan pengendalian dan penanganan inflasi.
Hal ini diumumkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, H Sunggono, yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kukar, dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi di Kukar pada hari Selasa (17/10/2023). Ia menjelaskan bahwa insentif ini diberikan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan RI nomor 336 tahun 2023 mengenai alokasi insentif fiskal kinerja tahun berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah pada tahun anggaran 2023 periode kedua menurut provinsi/kabupaten/kota.
“Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat atas apresiasi ini. Ini menunjukkan bahwa upaya kami dalam mengendalikan inflasi daerah telah berhasil dan sesuai dengan target yang ditetapkan,” kata Sunggono.
Baca Juga : 17 Alasan Rakyat Kutai Kartanegara Kembali Pilih Edi Damansyah-Rendi Solihin
Kukar telah merancang road map pengendalian inflasi daerah dari tahun 2022 hingga 2024. Road map ini menggambarkan rencana kegiatan Pemerintah Daerah untuk mengendalikan dan melaksanakan kebijakan inflasi di Kukar.
“Road map ini menjadi panduan bagi kami dalam mengambil langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di daerah kami,” ujar Sunggono.
Beberapa langkah strategis yang telah diambil oleh Kukar meliputi operasi pasar murah yang dilaksanakan oleh Pemkab Kukar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) bekerja sama dengan Perum Bulog cabang Samarinda. Operasi pasar murah ini telah dilaksanakan di 52 titik lokasi di wilayah Kukar.
Baca Juga : Ribuan Warga Kukar Ramaikan Pestapore Edi-Rendi, Bukti Kuat Dukungan Petahana
Data operasi pasar pada bulan September 2023 menunjukkan bahwa total kuantitas barang yang terjual mencapai 84.093 kg komoditas beras, minyak goreng, gula pasir, dan tepung terigu di 300 titik. Ini membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau.
Selain itu, Pemkab Kukar juga melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar dan distributor untuk memastikan tidak ada penahanan barang, menjalin kerja sama dengan daerah penghasil komoditas untuk memastikan kelancaran pasokan, menggalakkan gerakan menanam, merealisasikan Bantuan Tunai Tidak Terduga (BTT), dan mendukung transportasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sunggono juga mengungkapkan bahwa Kukar telah menetapkan wilayah-wilayah yang rawan pangan. Namun, rawan pangan di wilayah tersebut bukan disebabkan oleh kurangnya pasokan pangan, melainkan oleh kurangnya tenaga kesehatan. Oleh karena itu, Kukar merancang strategi untuk merekrut tenaga kesehatan di seluruh kecamatan dan desa dengan anggaran yang dialokasikan melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD). Anggaran juga dialokasikan melalui Dinas Perhubungan untuk memastikan transportasi barang dan orang ke wilayah-wilayah yang mengalami masalah pangan.
Baca Juga : Edi Damansyah Blusukan Ditengah Hujan, Tegaskan Komitmen untuk Warga Muara Badak
Dalam upaya mendukung nelayan, Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan bantuan kepada masyarakat pra sejahtera, termasuk bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM). Sementara itu, Disperindagkop bertanggung jawab untuk mencapai target sertifikasi halal UMKM sebanyak 60 ribu. Sertifikasi halal ini penting untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk UMKM, sesuai dengan instruksi pemerintah pusat yang menetapkan bahwa pada tahun 2024, UMKM harus memiliki sertifikasi halal.
Sunggono mengajak semua pihak, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa, untuk bersama-sama menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di Kukar.
“Pengendalian inflasi adalah tanggung jawab bersama. Mari bersinergi untuk mewujudkan Kukar yang sejahtera dan berdaya saing,” pungkasnya. (ADV/Diskominfo Kukar)
