REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Sebanyak 28 ribu lebih Kepala Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program Sembako Non Program Keluarga Harapan (PKH) yang terdaftar terancam tidak mendapat jatah bantuan.
Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar Wahab Tahir mengatakan, berdasarkan data instruksi setting wallet KPM pada bulan Februari 2021, penerima sembako 39.458 ribu orang. Namun pada bulan Maret 2021 penerima menurun, hanya 11.025 ribu orang saja yang bakal menerima.
“Berarti ada potensi 28 ribu orang tidak menerima, ini bisa menimbulkan masalah, apalagi bulan depan kita sudah masuk pada bulan Ramadhan. Ada persiapan Dinsos untuk memberi bantuan seperti beras,” ujarnya, Rabu (24/03/2021).
Baca Juga : PLN UIP Sulawesi dan Polda Sulsel Komitmen Jaga Infrastruktur Ketenagalistrikan Berkelanjutan
Wahab menerangkan bahwa bansos tunai bagi KPM sembako non PKH ini berasal dari Kementerian Sosial. Sementara penerima akan langsung disalurkan ke dalam rekening penerima manfaat pada Bank Himbara yakni BNI, BRI, Mandiri dan BTN.
Ia pun merasa prihatin terhadap warga miskin yang tidak kebagian mendapat jatah bansos tunai bagi KPM sembako non PKH tersebut.
“Minggu depan, hari Senin orang sudah ngantri di BRI, kalau sudah mengatri 1 jam berdiri masyarakat capek ternyata tidak ada namanya, pasti mengamuk,” katanya.
Baca Juga : Terima Penghargaan KIP, Pemkab Gowa Ciptakan Keterbukaan Pelayanan Informasi Publik
Salah satu solusi yang ditawarkan untuk mengatasi ini adalah Pemkot Makassar harus me-recofusing APBD 2021 untuk menutupi kekurangan anggaran bansos tersebut.
“Karena apapun namanya itu ini adalah rakyat Kota Makassar, APBD itu dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, tetapi posisi komidi D saat ini menunggi penjelasan dinas sosial soal itu,” tegasnya.
“Komisi D masih berupaya untuk mencari tahu apa penyebabnya, kalau kemudian penyebabnya ini sudah diketahui tentu kami mengusulkan ke pemerintah untuk me-recofusing anggaran untuk menutupi kekurangan,” terangnya lagi.
Baca Juga : Indosat Berbagi Kasih: Anak-anak Nikmati Kehangatan dan Sukacita Natal
Ia memperkirakan, kekurangan anggaran bansos tersebut kurang lebih Rp52 miliar. (Rizal)
