REPUBLIKNEWS.CO.ID, SOPPENG — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Soppeng, Haeruddin Tahang menyesalkan keputusan Pemerintah Pusat yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pengalihan subsidi.
Ketua DPC Partai Demokrat Soppeng itu, menilai bahwa kenaikan harga BBM merupakan hal tergesa-gesa yang dilakukan pemerintah tanpa melihat kondisi di masyarakat.
Dengan naiknya harga BBM, kata anggota komisi II DPRD Soppeng itu membuat masyarakat panik utamanya mereka yang berada pada level golongan bawah yang berpenghasilan rendah.
Baca Juga : PAM Tirta Karajae Parepare Terima Kunker DPRD Soppeng, Nilai Mampu Maksimalkan Sumber Air di Musim Kemarau
“Sebenarnya, keputusan yang telah ditetapkan Pemerintah perlu mempertimbangkan apalagi baru-baru ini pandemi covid-19 telah menyerang kita selama kurang lebih 2 tahun dan ini tentu ekonomi semakin berkurang,” ujar Haeruddin di gedung DPRD Soppeng, Selasa (20/09/2022).
“Masyarakat semakin sulit untuk pemenuhan gizi terutama pada anak-anak dan kemiskinan semakin parah,” tambahnya.
Mantan Presenter dan wartawan TVRI di wilayah Indonesia Timur ini mengemukakan dampak dari kebijakan naiknya harga BBM dapat menciptakan jumlah angka kemiskinan yang baru, terutama angka kemiskinan ekstrim ditengah lonjakan harga-harga kebutuhan pokok akibat kenaikan harga BBM.
Baca Juga : Di Rapat Paripurna DPRD, Bupati Soppeng Ajak Masyarakat Tak Panik dan Sebut APBD 2023 yang Tersulit
Legislator 3 periode itu berharap Pemerintah melihat secara utuh persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini yang baru saja lepas dari Pandemi Covid-19, bukan membutuhkan proyek dan pembangunan infrastruktur melainkan pemulihan ekonomi, mengatasi inflasi lonjakan harga kebutuhan pokok.
Proyek infrastruktur yang dianggap masih bisa untuk ditunda pengerjaannya sebaiknya ditunda dulu, jangan kemudian subsidi BBM yang dikurangi atau dicabut sehingga melemahkan daya beli masyarakat.
“Harapan kami adalah keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat. Hal seperti ini yang dilakukan oleh Pemerintahan SBY – JK 2004 -2009 dan Pemerintahan SBY-BUDIONO 2009 – 2014 selama 10 tahun kepemimpinannya, tegas legislator asal dapil Lilirilau itu.
Baca Juga : Bupati Soppeng Serahkan Draf Ranperda APBD Perubahan 2022 ke DPRD
Terakhir, Haeruddin meminta kepada Pemerintah agar meninjau kembali keputusan kenaikan harga BBM karena dinilai kebijakan tersebut akan menciptakan masyarakat miskin yang baru.
