REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Raihan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 mendapatkan apresiasi dari beragam pihak.
Salah satunya dari pihak Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Mereka menilai raihan ini sebagai salah satu torehan positif dari segi pengelolaan keuangan.
Anggota Banggar DPRD Sulsel, Heriwawan, menyampaikan apresiasi tersebut kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Menurutnya, Pemprov Sulsel telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara konstitusional.
Baca Juga : Tekankan Integritas dan Loyalitas, Wawali Makassar Buka Kegiatan Retret Lurah di Malino
“Kami juga mengapresiasi jajaran anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan masa bakti 2019-2024 yang telah mengawal pelaksanaan pemerintahan dengan baik, sehingga berhasil meraih opini WTP dari BPK RI selama empat tahun berturut-turut sejak 2021,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Sulsel, Jumat (11/7/2025).
Namun meski memberikan apresiasi, Heriwawan menyebut capaian ini bukan tanpa catatan penting. Ia menyoroti capaian realisasi pendapatan daerah yang mencapai 98,33 persen dan belanja daerah sebesar 97,48 persen.
“Dengan realisasi pendapatan 98,33 persen dan belanja 97,48 persen, seharusnya laporan keuangan tidak menimbulkan utang, karena anggarannya tersedia untuk pelaksanaan kegiatan. Lalu, ke mana anggaran itu? Mengapa masih ada utang yang menumpuk, seperti utang Dana Bagi Hasil (DBH), utang BPJS, dan utang kepada pihak ketiga?,” tanyanya.
Baca Juga : Wali Kota Makassar dan Rektor UMI Teken MoU Penguatan Akademik hingga Pemberdayaan UMKM
Heriwawan yang merupakan legislator dari Fraksi Partai Demokrat itu juga menyoroti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2024 yang mencapai angka Rp83,06 miliar.
“Kenapa bisa ada SILPA sebesar itu? Harus ada penjelasan yang transparan,” tambahnya.
Selain itu, ia mempertanyakan dampak dari realisasi belanja Pemprov Sulsel terhadap perbaikan layanan terutama pelayanan dasar kepada masyarakat.
Baca Juga : Pemerintah Bakal Setop Impor Solar Tahun Depan, FORMID Apresiasi Langkah Menteri ESDM
“Apa hasil nyata (outcome) dari belanja pemerintah provinsi yang selama ini dilakukan itu berdampak terhadap masyarakat. Masalahnya, setiap kali kami turun ke daerah pemilihan (reses), masyarakat selalu mengeluhkan tingginya angka pengangguran, inflasi, daya beli yang menurun, dan semakin sulitnya mencari pekerjaan. Jangan sampai penganggaran kita tidak menjawab kebutuhan masyarakat,” beber Heriwawan.
Ia berharap evaluasi ini menjadi bagian dari proses perbaikan tata kelola keuangan daerah kedepannya.
“Kami berharap evaluasi ini menjadi bagian dari upaya perbaikan. Semoga ke depan, akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola keuangan daerah semakin ditingkatkan,” demikian Heriwawan. (*)
