REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Dalam mendorong pengelolaan keuangan yang baik, serta mampu terhindar dari berbagai resiko. Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan (Sulsel) melakukan koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.
Dalam pertemuan tersebut hadir Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Program dan Humas Kanwil Kemenkumham Sulsel Fajrin bersama Kepala Sub Bagian (Kasubag) Humas Kanwil Kemenkumham Sulsel Meydi Zulqadri. Mereka diterima langsung Auditor Madya selaku Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Alfiandry, di ruang kerjanya.
Dalam koordinasi tersebut dibahas terkait adanya pendampingan penerapan manajemen resiko pada satuan kerja Kanwil Kemenkumham Sulsel oleh pihak BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.
Baca Juga : Angkat Ikon Geopark di Bandara Hasanuddin, Gubernur Sulsel: Gerbang Awal Promosi Pariwisata Sulsel
Selain itu, pihaknya meminta ketersediaan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan untuk menjadi narasumber pada Workshop Manajemen Resiko dan Analisa Kebutuhan Sarana dan Prasarana pada satuan kerja Kanwil Kemenkumham Sulsel.
“Kami dalam waktu dekat ini akan melaksanakan kegiatan selama tiga hari. Dalam kesempatan ini kami meminta dukungan untuk berbagi ilmu dalam hal menajemen resiko dalam pengelolaan keuangan dan lainnya,” kata Plt Kepala Bagian Program dan Humas Kanwil Kemenkumham Sulsel Fajrin dalam pertemuan, Selasa (10/01/2023).
Fajrin melanjutkan, selama ini kolaborasi dan sinergitas dalam pengawasan dengan pihak BPKP telah berjalan dengan sangat baik.
Baca Juga : Resmi Disetujui, Pemkot dan DPRD Makassar Perkuat Regulasi Kearsipan, Pesantren dan Tata Kelola Keuangan
“Kami ucapkan terima kasih atas dukungan dari BPKP Provinsi Sulsel, melalui sinergitas dan kolaborasi tersebut Kanwil Kemenkumham Sulsel dapat bekerja dengan optimal untuk mencapai kinerja terbaik,” kata Fajrin.
Sementara, Kasubag Humas Kanwil Kemenkumham Sulsel Meydi berharap, dalam waktu dekat bisa melakukan komunikasi intens dengan pihak BPKP guna suksesnya kegiatan workshop manajemen resiko tersebut
“Mudah-mudahan nantinya narasumber dari BPKP dapat langsung mendampingi penyusunan manajemen resiko satuan kerja Kanwil Kemenkumham Sulsel,” harap Meydi.
Baca Juga : IPM Makassar 2025 Tertinggi di Sulsel, Tembus Peringkat 7 Nasional
Auditor Madya BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Alfiandry pun menyambut baik pelaksanaan kegiatan dimaksud dan berharap dapat terus menjalin sinergitas dengan Kanwil Kemenkumham Sulsel.
“Tentunya kami sangat menyambut baik kolaborasi yang akan dilakukan ini,” ujarnya.
