REPUBLIKNEWS.CO.ID, JAKARTA — Berbagai capaian kinerja dipaparkan Kakanwil Kemenkumham Sulsel Liberti Sitinjak bersama sejumlah jajaran kepala divisi pada Evaluasi Kinerja Kantor Wilayah Kemenkumham RI.
Pertemuan tersebut digelar melalui Rapat Pengendalian Capaian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2023 serta Penyusunan Target Kinerja Tahun 2024 yang berlangsung, di Borobudur Hotel, Jakarta Pusat.
Evaluasi ini dihadiri oleh 4 Tim Evaluator Capaian Kinerja Kemenkumham RI yang terdiri dari Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Min Usihen, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Prof. Widodo Ekatjahjana, serta Tim Evaluator dari Unit Eselon I Kemenkumham.
Baca Juga : Mudahkan Masyarakat dan UMKM, PLN Pastikan Triwulan I 2026 Tarif Listrik Tak Naik
Liberti mengatakan, adapun capaian terkait anggaran dan keuangan sembilan DIPA Kanwil Kemenkumham Tahun Anggaran 2023 adalah 98,50 persen untuk Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA), dan 87,73 persen untuk Nilai Smart (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu).
“Ini dicapai oleh 42 satuan kerja dengan proyeksi Tahun 2023 sebesar 99,89 persen,” katanya dalam pertemuan, kemarin.
Ia mengungkapkan, capaian kinerja reformasi birokrasi yakni terdiri satu satuan kerja telah berpredikat WBBM dan tiga diusulkan untuk meraih WBBM. Selanjutnya, tujuh satuan kerja telah berpredikat WBK dan tujuh lainnya diusulkan juga di 2023.
Baca Juga : Pastikan Tepat Sasaran, Tamsil Linrung Inisiasi Posko Pengaduan Program Strategis Presiden di Sulsel
Selanjutnya, pada capaian Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi (RB) pada B03 100 persen, B06 99,8 persen, B09 99,6 persen, dan B12 100 persen. Sementara, capaian LKE-ZI B03-B09 100 persen.
Kemudian, untuk capaian output prioritas nasional yakni Bantuan Hukum Non-Litigasi dengan target 80 persen capaian realisasinya mencapai 100 persen. Dimana pada realisasi 197 kegiatan dari 197 permohonan masuk, dan realisasi anggaran 99,51 persen.
“Bantuan hukum litigasi kita targetkan 82 persen, dan realisasinya 100 persen. Dimana realisasi 928 orang dari 928 permohonan yang masuk. Realisasi anggarannya 98,37 persen,” terang Liberti.
Baca Juga : Angkat Ikon Geopark di Bandara Hasanuddin, Gubernur Sulsel: Gerbang Awal Promosi Pariwisata Sulsel
Kemudian Aksi HAM, dari target tiga instansi pemerintah, pihaknya mampu merealisasikan 18 kabupaten dan kota yang memperoleh predikat Peduli HAM atau dengan capaian 600 persen.
“Kami juga berhasil mendaftarkan 84 Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) pada 2023 yang terdiri dari 49 Ekspresi, Budaya Tradisional (EBT) dan 35 Pengetahuan Tradisional (PT),” Lanjutnya.
Kanwil Kemenkumham Sulsel juga pada 2023 menjadi Kanwil Terbaik I Provinsi dengan Jumlah KIK Tervalidasi Terbanyak selama periode 2020-2023 yaitu sebanyak 298 KIK. Tak hanya itu, pihaknya juga telah meraih sebanyak 14 penghargaan dari berbagai bidang.
Baca Juga : Resmi Disetujui, Pemkot dan DPRD Makassar Perkuat Regulasi Kearsipan, Pesantren dan Tata Kelola Keuangan
Untuk itu, pada periode 2024, Kanwil Kemenkumham Sulsel akan melakukan langkah-langkah strategis untuk menetapkan skala prioritas pelaksanaan, dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana penarikan dana yang disusun pada awal tahun.
“Termasuk pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi secara melekat dan berkala kepada UPT maupun bagian dan bidang, serta pemantauan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan anggaran seluruh UPT dan DIPA Kanwil oleh tim akuntabilitas,” ujarnya.
