0%
logo header
Senin, 14 Maret 2022 18:20

Mahasiswa Sultra Demo Tuntut Pencabutan IUP Perusahaan Tambang di Konkep

Mulyadi Ma'ruf
Editor : Mulyadi Ma'ruf
Aksi demonstrasi mahasiswa di depan kantor Gubernur Sultra menuntut pencabutan IUP perusahaan pertambangan di Pulau Wawonii, Senin (14/03/2022). Foto: Alwin
Aksi demonstrasi mahasiswa di depan kantor Gubernur Sultra menuntut pencabutan IUP perusahaan pertambangan di Pulau Wawonii, Senin (14/03/2022). Foto: Alwin

REPUBLIKNEWS.CO.ID, KENDARI – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam beberapa aliansi salah satunya Aliansi Keluarga Besar Mahasiswa Sulawesi Tenggara melakukan aksi demonstrasi di beberapa titik gedung pemerintahan yang ada di Kota Kendari, diantaranya Kantor Gubernur Sultra, Polda Sultra dan Sekretariat DPRD Sultra, Senin (14/03/2022).

Aksi demonstrasi ini menuntut pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan tambang di Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), yang telah melakukan penerobosan lahan masyarakat.

Ketua BEM Universitaa Muhammadiyah Kendari (UMK), Karno mengungkapkan, Konkep tak lagi tenang dan damai setelah perusahaan tambang masuk. Warga hidup diselimuti kekhawatiran akan lahan dan alam mereka yang rusak akibat pengolahan tambang PT GKP. Bukan hanya itu, warga juga takut bakal dicari aparat kepolisian karena menolak tambang tersebut.

Baca Juga : Husniah Talenrang Beri Bantuan Pangan ke Warga Miskin Ekstrem di Parangloe

“Konkep itu pulau kecil. Kami mendesak pemerintah provinsi segera meminta kepada pusat agar mencabut IUP di Konkep yang tidak sesuai dengan UU No 1 Tahun 2014 JO UU No 27 tahun 2007 tentang pengolahan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan peraturan daerah Provinsi Sultra,”ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa tindakan kejahatan yang dilakukan di pulau kecil (Wawonii) merupakan kejahatan kemanusiaan yang mesti ditindak lanjuti oleh pemerintah selaku pemangku kebijakan dan pembuat regulasi.

“Kami sangat menyayangkan adanya penerobosan lahan di pulau yang kecil tersebut, ini kejahatan kemanusiaan,” tegasnya.

Baca Juga : Dari Survei Kepuasan Responden, OJK Sulselbar Perkuat Implementasi Tugas dan Fungsi

Sementara di sekretariat DPRD Sultra Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo (UHO) juga melakukan aksi yang sama yakni meminta DPRD Sultra untuk melayangkan surat kepada pemerintah pusat terkait pencabutan IUP PT. GKP.

Aksi yang awal nya damai pada akhirnya terjadi saling bentrok antara pihak pengamanan karna masa aksi yang kesal setelah tahu Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra tak ada di tempat untuk menerima aspirasi masa aksi.

Dari pantauan awak media Republiknews.co.id, sampai berita ini di turunkan masa aksi masih terus melakukan aksi demonstrasi. Meski cuaca tak bersahabat namun tidak menyurutkan semangat para mahasiswa yang ikut. (*)

Penulis : Alwin
Redaksi Republiknews.co.id menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: redaksi.republiknews1@gmail.com atau Whatsapp +62 813-455-28646