REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Kota Makassar hingga Kabupaten Luwu Timur masuk dalam lima terbesar daerah penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan terbanyak di Sulawesi Selatan.
Kepala OJK Sulselbar Moch. Muchlasin menilai, perkembangan perbankan per kota dan kabupaten di Sulawesi Selatan cukup menarik. Salah satunya dengan melihat jumlah dana masyarakat atau DPK yang ada di perbankan.
“Kalau kita lihat memang dana terbesar di perbankan itu ada di Makassar atau peringkat pertama sebesar Rp81,81 triliun dari total DPK perbankan Sulsel di Maret 2025. Dimana dengan share-nya sebesar 60,70 persen,” terangnya, dalam keterangannya.
Baca Juga : Tekankan Integritas dan Loyalitas, Wawali Makassar Buka Kegiatan Retret Lurah di Malino
Peringkat kedua berada di Kota Palopo dengan besaran DPK mencapai Rp6,04 triliun atau share 4,48 persen. Ketiga, Kota Parepare sebesar Rp5,51 triliun atau dengan share 4,09 persen.
“Menyusul peringkat keempat ada Kabupaten Bone dengan share 3,55 persen atau Rp4,78 triliun, dan kelima Lutim sebesar Rp4,45 triliun dengan share persen,” jelas Muchlasin.
Kedepan, untuk mendorong penghimpunan DPK di kabupaten dan kota lainnya di Sulawesi Selatan tentunya diperlukan upaya penguatan literasi dan inklusi keuangan yang dilakukan melalui kolaborasi. Mulai dari pemerintah, lembaga jasa keuangan (LJK), hingga sektor terkait lainnya.
Baca Juga : Wali Kota Makassar dan Rektor UMI Teken MoU Penguatan Akademik hingga Pemberdayaan UMKM
Kemudian, secara umum capaian DPK perbankan di Sulawesi Selatan pada periode Maret 2025 mencapai Rp137,34 triliun atau meningkat secara tahunan 6,55 persen atau sebesar Rp128,90 triliun di periode sebelumnya.
Muchlasin mengatakan, adapun di sisi penyaluran kredit, Makassar juga masih menempati peringkat pertama penyaluran kredit terbesar yaitu Rp86,82 triliun dari total penyaluran kredit yang mencapai Rp165,79 triliun.
“Share penyaluran kredit di Makassar itu sebesar 53,42 persen. Untuk kondisi kredit macet atau Noan Performing Loan (NPL)-nya 3,32 persen,” katanya.
Baca Juga : Pemerintah Bakal Setop Impor Solar Tahun Depan, FORMID Apresiasi Langkah Menteri ESDM
Adapun daerah lainnya dengan penyaluran kredit terbesar yakni, Kota Palopo sebesar Rp10,26 triliun dengan share 6,31 persen, Kota Parepare sebesar Rp8,69 triliun atau share 5,35 persen, dan Kabupaten Bulukumba dengan penyaluran kredit sebesar Rp5,94 triliun dengan share 3,65 persen.
“Di Kabupaten Bone itu mencatatkan penyaluran kreditnya sebesar Rp5,69 triliun dengan share 3,65 persen,” jelasnya.
Sementara untuk kondisi NPL kreditnya, Kabupaten Takalar masuk menjadi daerah dengan kondisi NPL tertinggi sebesar 8,92 persen, sementara terendah berada di Kabupaten Maros dengan capaian 3,10 persen.
