REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Massa jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem) Sulawesi Selatan mendesak Kepolisian Republik Indonesia untuk segera mencopot Kasatlantas Gowa, Kasatlantas Maros, dan Kasubdit Regident Ditlantas.
Bukan tanpa sebab, Jaringan ProDem melakukan aksi tersebut karena adanya laporan dugaan praktik pungutan liar (Pungli) dari oknum kepolisian khususnya Direktorat Jendral Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan.
“Program Presisi Polri kini tercoreng dengan adanya Pungli di tubuh Ditlantas,” teriak Jendral Lapangan Aksi Faidul, di depan Kantor Ditlantas Polda Sulsel, Jumat (08/10/2021).
Baca Juga : Mudahkan Masyarakat dan UMKM, PLN Pastikan Triwulan I 2026 Tarif Listrik Tak Naik
“Untuk itu kami meminta Bapak Kapolda Sulawesi Selatan mencopot Kasatlantas Maros, Gowa, dan Kasubdit Regident Ditlantas,” serunya.
Selain meminta Kapolda Sulsel mencopot Kasatlantas dan Kasubdit, massa juga meminta agar Kasi STNK dan Kasi BPKB Ditlantas Polda Sulsel turut dievaluasi.
Ihwal aksi tersebut bermula ketika adanya laporan dan hasil investigasi dugaan Pungli pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM), STNK dan BPKB di Polres Gowa dan Maros.
Baca Juga : PLN UIP Sulawesi dan Polda Sulsel Komitmen Jaga Infrastruktur Ketenagalistrikan Berkelanjutan
Bukan hanya itu, laporan dugaan Pungli juga diduga terjadi di Daerah Takalar saat warga sedang mengurus perpanjangan Nomor Polisi (Plat). Sebelumnya, juga terjadi dugaan Pungli Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada loket mutasi keluar dan masuk Samsat Makassar.
Massa dari ProDEM, saat melakukan aksi di bawah teriknya matahari turut membawa dua ekor ayam potong sebagai simbol keresahan publik dengan pelayanan kepolisian. (*)
