REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Rapat Koordinasi Diseminasi Kajian Banjir DAS Baliase dan Kolaborasi Penanganan di Provinsi Sulsel, digelar di Ruang Rapat Pimpinan, Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (24/07/2020). Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi Maluku dalam analisanya menyampaikan bahwa banjir bandang di Luwu Utara diawali oleh longsor.
“Kejadian awal longsor di Luwu Utara, tepatnya di hulu DAS Baliase,” ungkap Dr. Ir. Darhamsyah, M.Si, Kepala P3E Sulawesi dan Maluku.
Faktor utama terjadinya longsor di beberapa titik diduga karena tingginya aktivitas pelapukan serta tingginya curah hujan. Solusi yang diberikan kemudian adalah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup (RPSDALH) terkait mitigasi banjir dan longsor berbasis ekoregion pada DAS Baliase.
Baca Juga : Angkat Ikon Geopark di Bandara Hasanuddin, Gubernur Sulsel: Gerbang Awal Promosi Pariwisata Sulsel
“Kita merencanakan pembuatan gully plug sebanyak 245 unit dan pembuatan bibit desa (kebun bibit desa) sebanyak 7 unit di wilayah DAS Baliase,” lanjutnya.
Sementara itu, Tim Kajian Banjir Pemprov Sulsel yang diketuai Syamsu Rijal mengungkap beberapa rekomendasi.
“Rekomendasi dari kajian banjir salah satunya pembukaan lahan (clear cutting) oleh masyarakat menggunakan sistem rotasi, pengendalian pola tanam masyarakat pada areal APL (non kawasan Hutan), peningkatan pengawasan dan pengamanan pada kawasan hutan,” jelasnya.
Baca Juga : Gubernur Sulsel Lakukan Groundbreaking Matano Belt Road, Hubungkan Luwu Timur dan Sulteng Lewat Darat
Wagub Andi Sudirman Sulaiman yang turut hadir dalam Rakor tersebut di awal sambutannya, memperlihatkan video yang diambil dari udara di beberapa titik hutan wilayah atas Maipi. Menurutnya, keseimbangan tidak terjadi dan kita harus membuat terobosan bersama.
“Kita harus sadari bersama bahwa pembukaan lahan, perambahan hutan termasuk bentuk secara keilmuan mengganggu keseimbangan, curah hujan, penyimpangan cadangan air dll. Kita liat dihilir sungai, kayu ada banyak juga bekas potongan mesin karena rapi. Citra satelit di Google earth juga terlihat ada alih fungsi lahan dari tahun ke tahun. Luwu Utara sensitif terhadap perubahan keseimbangan yang mudah berujung bencana. Kita harus bijak dalam kebijakan. Anyway, kita tunggu kajian pusat sebagai kesimpulan nantinya,” paparnya.
“Kita harus membuat terobosan bersama, kita sudah sampai disini. Urgent saat ini apa yang perlu kita selesaikan serta bagaimana merestorasi untuk mengembalikan keseimbangan,” lanjutnya.
Baca Juga : PLN UIP Sulawesi dan Polda Sulsel Komitmen Jaga Infrastruktur Ketenagalistrikan Berkelanjutan
Wagub mengungkapkan, perlu membenahi hutan di Sulsel, membuat sistem keseimbangan atau memperbaiki hutan dan DAS.
“Kita harus berfikir apa yang harus kita lakukan sekarang untuk jangka panjang. Jangan pernah bermain main dengan hutan, jika kita bermain main sama halnya kita bermain dengan nyawa manusia,” pesannya.
“Intevensi kebijakan dan sinergitas, diperlukan master plan untuk sistem kehutanan di Sulsel, dan bagaimana pemulihan yang sudah terjadi,” pungkasnya. (*)
