REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto, sudah menyetujui penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sebelumnya diajukan Wali Kota Makassar melalui Gubernur Sulsel. Hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Kesehatan No HK.01.07/MENKES/257/2020 tertanggal 16 April 2020.
Setelah terbitnya SK Menteri Kesehatan tentang PSBB tersebut, Gubernur Sulsel Prof HM Nurdin Abdullah, meminta kepada Penjabat Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb, agar segera menyusun dan menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali). Mengingat, PSBB tersebut tidak bisa serta merta diberlakukan.
“Dalam Perwali diatur apa yang boleh dan tidak boleh. Apa yang menjadi penekanan dalam aturan ini,” kata Nurdin Abdullah, Kamis (16/04/2020).
Baca Juga : Husniah Talenrang Beri Bantuan Pangan ke Warga Miskin Ekstrem di Parangloe
Ia mengungkapkan, aturan yang akan diberlakukan terkait dengan penegakan hukum. Sehingga, membutuhkan waktu sekitar satu minggu untuk sosialisasi ke masyarakat.
“Kita butuh satu minggu sosialisasi, baru kita tentukan kapan kita mulai. Supaya semua disiplin menjalankan. Jangan sampai ada diisolasi, yang lain tetap berkeliaran,” terangnya.
Khusus yang berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP), harus dipastikan sudah dalam karantina. Setelah itu, kata Nurdin Abdullah, baru mengatur daerah-daerah baru yang terkena virus Covid-19 ini.
Baca Juga : Dari Survei Kepuasan Responden, OJK Sulselbar Perkuat Implementasi Tugas dan Fungsi
“Intinya, Perwali ini harus disusun, apa yang boleh dan tidak boleh. Dan ekonomi kita jangan sampai mati,” tegasnya. (Thamzil)
