REPUBLIKNEWS.CO.ID, JAKARTA — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly hadir langsung melantik lima pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI).
Ia pun meminta agar para pejabat eselon I yang dilantik ini dapat melakukan berbagai terobosan kreatif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
“Saya harapkan saudara dapat menjaga amanah tugas dan kepercayaan ini dengan bekerja sebaik-baiknya. Lakukan berbagai terobosan kreatif melalui digitalisasi, dalam rangka memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat,” katanya usai melantik, di Gedung Imigrasi Kemenkumham, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (04/04/2023).
Baca Juga : Angkat Ikon Geopark di Bandara Hasanuddin, Gubernur Sulsel: Gerbang Awal Promosi Pariwisata Sulsel
Menurutnya, Kemenkumham termasuk salah satu kementerian yang terbaik, diantara kementerian-kementerian lainnya. Sehingga pencapaian tersebut janganlah merosot.
“Mau tidak mau, suka tidak suka, meningkatkan pelayanan publik yang baik harus dengan menggunakan teknologi digital untuk mempercepat pelayanan publik kita. Makanya saudara mempunyai tanggung jawab yang besar untuk meningkatkan pelayanan publik semakin baik dengan menggunakan teknologi informasi,” ujarnya.
Selain melakukan berbagai terobosan kreatif melalui digitalisasi, Yasonna juga meminta kepada pejabat baru ini untuk menempatkan komitmen kepentingan organisasi Kemenkumham menjadi hal yang paling utama. Hal ini bertujuan untuk menjadi lebih fokus dalam melaksanakan tugas, fokus dalam mendukung kebijakan pemerintah, dan berhasil mencapai tujuan organisasi.
Baca Juga : Resmi Disetujui, Pemkot dan DPRD Makassar Perkuat Regulasi Kearsipan, Pesantren dan Tata Kelola Keuangan
“Pedomani dan implementasikan bahwa setiap pekerjaan harus didasari dengan tata nilai yang sudah saya gariskan, yakni PASTI dan core value Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah ditetapkan Bapak Presiden Republik Indonesia yakni BerAKHLAK,” kata Yasonna.
Kemudian, hindari perbuatan dan menjaga sikap yang berpotensi memberikan dampak negatif, serta mencoreng nama baik Kemenkumham di tengah pesatnya kemajuan media sosial dan era keterbukaan informasi saat ini.
“Kita harus saling mengingatkan untuk menjaga dengan baik institusi Kemenkumham. Jangan ragu untuk memberikan koreksi sejak awal, sehingga tidak menimbulkan risiko bagi organisasi. Beri hukuman dan tindakan tegas bagi jajaran yang melanggar. Jadilah pimpinan yang dapat diandalkan dan menjadi contoh yang baik,” tambahnya.
Baca Juga : IPM Makassar 2025 Tertinggi di Sulsel, Tembus Peringkat 7 Nasional
Hal lainnya yang ditekankan Yasonna adalah pada berubahnya nomenklatur dan organisasi baru Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dari sebelumnya Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia (Balitbangkumham).
“Selain mempunyai tugas dan fungsi yang baru, (BSK) juga memerlukan penyesuaian karena perubahan core business. Semula penelitian dan pengembangan, saat ini berubah menjadi perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan,” terang menteri yang menjabat sejak 23 Oktober 2019 tersebut.
Sementara, Kakanwil Kemenkumham Sulsel Liberti Sitinjak turut serta mengikuti upacara pelantikan ini secara daring. Kehadirannya di dampingi para Kepala Divisi Kanwil Kemenkumham Sulsel.
Baca Juga : Bawa Semangat Solidaritas Antarumat Beragama, Fadel Tauphan Kunjungi Dua Gereja di Malam Natal
“Sebagai perwakilan kementerian dan sekaligus perpanjangan tugas dan fungsi unit eselon satu di provinsi. Kami siap melaksanakan dan mendukung kebijakan para pimpinan tinggi madya yang baru dilantik untuk kemajuan Kemenkumham dalam melayani masyarakat. Khususnya di Sulsel,” katanya singkat.
Kelima orang pimpinan tinggi madya yang dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 42/TPA Tahun 2023 tanggal 28 Maret 2023 adalah Dirjen Kekayaan Intelektual (KI), Min Usihen yang menggantikan Razilu sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen KI, serta Dirjen HAM, Dhahana Putra yang meneruskan tugas sebelumnya sebagai Plt Dirjen HAM.
Nama lainnya adalah Iwan Kurniawan sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM yang menggantikan Asep Kurnia sebagai Kepala BPSDM Hukum dan HAM, Kepala BSK Hukum dan HAM, Y. Ambeg Paramarta yang menggantikan Iwan Kurniawan sebagai Plt Kepala BSK Hukum dan HAM. Terakhir adalah Asep Kurnia dengan jabatan anyarnya sebagai Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi.
