REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Gubernur Sulsel Prof. Nurdin Abdullah, bersama dengan Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb tegaskan komitmennya untuk mewujudkan hadirnya Mal Pelayanan Publik di Sulawesi Selatan.
Hal ini terlihat saat keduanya melakukan penandatangan bersama komitmen Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Jakarta, Selasa (10/03/2020).
Prosesi penandatanganan ini disaksikan langsung Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo.
Baca Juga : PLN UIP Sulawesi dan Polda Sulsel Komitmen Jaga Infrastruktur Ketenagalistrikan Berkelanjutan
“Alhamdulillah, hari ini kita nyatakan komitmen untuk memberikan pelayanan yang jauh lebih baik kepada masyarakat melalui kehadiran Mall Pelayanan Publik (MPP) yang saat ini gedungnya tengah dipersiapkan oleh Pak Gubernur (Nurdin Abdullah) di CCC,” tegas Iqbal, usai melakukan prosesi penandatanganan komitmen bersama.
Menurutnya, banyak manfaat yang akan dirasakan oleh warga dengan hadirnya Mall Pelayanan Publik (MPP) ini.
“Ini sebenarnya revolusi pelayanan publik yang disiapkan dengan menyatukan seluruh urusan baik yang selama ini ada di Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota kedalam satu tempat pelayanan. Contoh misalnya legalisir ijazah, sekarang ini untuk ijazah SMA warga mengurusnya di Dinas Pendidikan Provinsi, untuk Ijazah SMP dan SD warga ke Dinas Pendidikan Kota. Dengan hadirnya MPP nanti, warga cukup datang ke MPP maka semua layanan tersedia disitu, termasuk juga urusan lainnya, seperti KTP, Kartu Keluarga, paspor dan sebagainya,” lanjut Iqbal.
Baca Juga : Terima Penghargaan KIP, Pemkab Gowa Ciptakan Keterbukaan Pelayanan Informasi Publik
Sementara itu, Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Makassar, Andi Bukti Djufrie yang ikut mendampingi Iqbal dalam acara ini mengatakan bahwa MPP Kota Makassar nantinya akan menaungi semua izin kerjasama dengan instansi vertikal.
“Baik itu BUMN, BUMD, Imigrasi, Polri, BPJS, Samsat. Termasuk juga Bapenda Kota Makassar untuk lebih memudahkan masyarakat dalam mengurus pajak. Juga Dusdukcapil untuk pengurusan administrasi kependudukan,” ujar Andi Bukti Djufrie.
Dalam acara ini, 48 kepala daerah dari seluruh Indonesia melakukan penandatangan bersama sebagai bentuk komitmen terhadap penyelenggaraan MPP di daerahnya masing-masing.
Baca Juga : Indosat Berbagi Kasih: Anak-anak Nikmati Kehangatan dan Sukacita Natal
Saat berbicara pada acara ini, Menteri Tjahjo mengatakan antusiasme yang tinggi terhadap membangunan MPP di Setiap daerah di Indonesia.
“Prosesi pendatanganan komitmen hari ini menunjukan niat serta usaha yang baik dari pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Hadirnya MPP diharapkan mampu membentuk ASN modern dan memiliki pola pikir untuk bekerja profesional,” ujarnya.
Lanjutnya Tjahjo, MPP akan menciptakan ASN modern yang memiliki pola pikir untuk berkinerja tinggi, dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga berdampak pada tumbuhnya industri mikro dan kecil. (Thamzil)
