REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Gubernur Sulawesi Selatan Prof. Nurdin Abdullah, menyebutkan Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2019 yang disepakati oleh Pemprov dan DPRD Sulsel, merupakan pedoman dan panduan untuk tahapan selanjutnya.
Yakni Penyusunan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2019 yang diharapkan akan semakin mendukung terwujudnya Sulsel yang inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter.
“Untuk dapat mewujudkan hal tersebut butuh dukungan dari berbagai pihak. Terutama dari dewan yang terhormat, demikian juga dengan jajaran satuan kerja perangkat daerah (OPD),” kata Nurdin Abdullah pada Rapat Paripurna DPRD, Rabu (04/09/2019) malam.
Baca Juga : PLN UIP Sulawesi dan Polda Sulsel Komitmen Jaga Infrastruktur Ketenagalistrikan Berkelanjutan
Ia berharap OPD, tetap memaksimalkan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Tahun Anggaran 2019. Agar pembahasan penetapan RAPBD perubahan TA 2019 dapat tepat waktu sebagaimana jadwal
yang telah diatur oleh regulasi.
Ia juga mengapresiasi dewan di DPRD Sulsel yang yang telah banyak memberikan saran, masukan dan perbaikan.
“Sehingga pada hari
ini Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Perubahan Sulsel Tahun 2019 ini dapat kita sepakati bersama dalam forum terhormat ini,” sebut Nurdin.
Baca Juga : Terima Penghargaan KIP, Pemkab Gowa Ciptakan Keterbukaan Pelayanan Informasi Publik
Ia juga menekankan agar OPD agar pada penyusunan anggaran perubahan ini untuk lebih memperhatikan persoaln waktu sehingga perencanaan program dapat lebih tepat sasaran.
“Kita betul-betul merencanakan
sesuatu yang lebih realistis. Karena bagaimana pun juga, kita tentu akan memprioritaskan program yang memang menjadi kebutuhan rakyat yang tidak membutuhkan waktu terlalu lama,” harapnya.
Serta SKPD/OPD untuk lebih kooperatif dan juga lebih
intensif dengan tim anggaran membahas APBD Perubahan agar bisa selesai tepat pada waktunya. (Latif)
