REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah (NA) dan Walikota Makassar, Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto mendampingi Menteri Ketenagakerjaan RI, Muhammad Hanif Dhakiri membuka acara BLK Makassar Fair 2018, yang berlangsung di Balai Latihan Kerja Makassar Jalan Taman Makam Pahlawan, Rabu (17/10/2018).
Direktorat Jendral Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemnaker, Bambang Satrio dalam laporan penyelenggara, mengatakan pemberian sertifikat sebagai wujud dan bukti kompetensi kepada para alumni dan siap masuk dunia kerja.
“Terus terang program ini adalah program yang sangat dibutuhkan dunia usaha, agar mendapatkan tenaga terampil yang siap bekerja,” kata Nurdin Abdullah.
Baca Juga : PLN UIP Sulawesi dan Polda Sulsel Komitmen Jaga Infrastruktur Ketenagalistrikan Berkelanjutan
Gubernur Sulsel juga menyampaikan, kepada Menteri Ketenagakerjaan, bahwa Smelter di Bantaeng juga sudah beroperasi dan melakukan ekspor, industri ini merekrut tenaga-tenaga terampil dari BLK.
Sebanyak 1040 siswa telah tersertifikasi di tahun 2018 dari 12 kejuruan yang ada di BLK Makassar.
Nurdin Abdullah mengapresiasi upaya Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk mendorong pendirian Sekolah Vokasi, seiring dengan hal tersebut pemerintah Provinsi Sulsel juga mendorong investasi agar tersedianya lapangan kerja.
Baca Juga : Terima Penghargaan KIP, Pemkab Gowa Ciptakan Keterbukaan Pelayanan Informasi Publik
NA membeberkan, pada Januari tahun 2018. Akan ada investasi pada bidang perikanan, dimana Makassar dengan sistem keramba dan akan memberikan training atau pelatihan selama tiga bulan ke Jepang. Keluhan dan hambatan bidang investasi juga dilakukan.
“Keluhan dan hambatan diatas oleh Pemprov Sulsel. Jika mau menyelesaiakan pengangguran dan kemiskinan, maka birokrasi harus dibenahi”. Pungkasnya.
Sementara itu, Hanif Dhakiri diawal sambutannya memberikan selamat kepada NA yang telah menjabat selama satu bulan lebih yang diberikan amanah oleh masyarakat Sulsel sebagai Gubernur.
Baca Juga : Indosat Berbagi Kasih: Anak-anak Nikmati Kehangatan dan Sukacita Natal
Hanif menyebutkan, sertifikat kompetensi berberbeda dengan pelatihan. Sertifikat kompetensi diakui oleh industri dan dunia usaha sehingga dibutuhkan uji kompetensi.
Hanif membeberkan persolaan bidang ketenegakerjaan dari hari ke hari semakin baik, walaupun menghadapi tantangan seperti masalah kemiskinan.
Masalah pengangguran serta pekerja miskin. Di Indonesia 58 persen angkatan kerja hanya lulusan SD dan SMP dari 133 juta orang angkatan kerja.
Baca Juga : Perkuat Penerapan K3, PLN UIP Sulawesi Lakukan Management Patrol di GI Punagaya
“Kita ingin memastikan warga Indonesia memiliki keahlian untuk perlindungan masa depan mereka. Terlindungi karena miliki kemampuan kerja”. Sebutnya.
Pemerintah mendorong pelatihan berbasis kompetensi untuk memberikan keahlian kepada warga. Selain itu, bagi yang memiliki skill (keahlian) untuk dapat meningkatkan kemampuannya melalui kebijakan upskillnya dan meminta BLK untuk membuka fasilitas tersebut.
Dunia kerja juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi, jika teknologi berubah maka industri pun demikian. Industri yang berubah mempengaruhi hadir atau hilangnya jenis pekerjaan.
Baca Juga : Perkuat Penerapan K3, PLN UIP Sulawesi Lakukan Management Patrol di GI Punagaya
(Syaiful)
