REPUBLIKNEWS.CO.ID, JAKARTA — Program penyediaan 3 juta rumah yang digagas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subiato dinilai akan mendorong peningkatan pendapatan industri hingga membuka lapangan kerja baru.
“Berdasarkan hasil diskusi dengan teman-teman Real Estate Indonesia (REI) kalau kita bangun 1 kompleks kawasan rumah maka banyak industri terkait nanti yang bisa memanfaatkan dalam peningkatan usahanya,” ujar Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (OJK Sulselbar) Darwisman, dalam keterangannya, di sela-sela Jurnalis Update OJK Sulselbar, kemarin.
Ia menyebutkan, sejumlah industri yang mendapatkan keuntungan dari program tersebut antara lain, industri semen, besi, pasir, batu bata atau baru merah, dan material building. Bahkan termasuk pelaku industri cat rumah, genteng, kayu, dan industri lainnya.
Baca Juga : Angkat Ikon Geopark di Bandara Hasanuddin, Gubernur Sulsel: Gerbang Awal Promosi Pariwisata Sulsel
Tak hanya itu, Progam 3 Juta Rumah yang mulai akan digagas ini akan membuka peluang besar untuk lapangan kerja baru. Sehingga akan memberikan dampak terhadap angka pengangguran yang berkurang, sehingga tercipta kesejahteraan ekonomi masyarakat.
“Termasuk juga tenaga kerjanya, sehingga akan tercipta lapangan kerja baru. Ini akan memberikan dampak dari hulu ke hilir, makanya harus kita dorong program ini,” terangnya.
Nantinya, Progam 3 Juta Rumah tersebut rencananya akan di bangun di wilayah perkotaan sebanyak 1 iuta unit, dan di wilayah perdesaan sebanyak 2 juta unit. Pihaknya pun optimis program yang menjadi salah satu misi Asa Cita Pemerintah Prabowo-Gibran dapat maksimal di wilayah Sulawesi Selatan. Sebab, lahan untuk pembangunan rumah masih tersedia luas.
Baca Juga : Resmi Disetujui, Pemkot dan DPRD Makassar Perkuat Regulasi Kearsipan, Pesantren dan Tata Kelola Keuangan
“Apalagi kedepannya banyak keluarga baru dari gen-Z yang tentunya membutuhkan rumah tinggal,” terangnya.
Hanya saja, menurut Darwisman, yang masih menjadi tantangan karena kebutuhan rumah untuk masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya yang berpenghasilan rendah masih dinilai kecil, dimana kebutuhannya hanya 1.000 ribu unit pertahun. Termasuk pula untuk mekanisme pembiayaan masih perlu dikaji agar tidak ada kredit macet nantinya.
“Ini akan menjadi tantangan juga bagaimana kira-kira kita dapat mencapai target 100 ribu. Hanya saja hingga saat ini baru dapat dipenuhi sekitar 25 ribu per tahunnya atau hanya 1/4 persen sehingga ini akan melahirkan kerja-kerja keras, perlu sinergi dan kolaborasi yang kuat. Belum lagi kita akan berpikir bagaimana nanti support pendanaannya untuk mendukung program-program yang sangat luar biasa ini,” harapnya.
Baca Juga : IPM Makassar 2025 Tertinggi di Sulsel, Tembus Peringkat 7 Nasional
Kemudian, untuk ekosistem bisnis perumahan pada program tersebut harus melibatkan semua stakeholder terkait. Baik dari pemerintah, OJK, dan seluruh lembaga terkait, termasuk pada aspek dukungan layanan jasa keuangan (LJK) seperti pembiayaan, perbankan dan asuransinya. Bahkan pelaku usahanya dalam hal ini REI.
Dukungan pemerintah yang dimaksud anyar lain, melalui kebijakan, edukasi literasi, hingga pengelolaan keuangan untuk masyarakat agar ketika mendapatkan pembiayaan tidak bermasalah.
“Keterlibatan pemerintah pada progam ini sangat besar dalam rangka mendukung lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan atau digunakan, dan jika melihat data-data yang tadi kita masih perlu berkolaborasi dan bersinergi bersama untuk mendukung program pemerintah, karena potensinya besar, kebutuhannya juga besar,” tegasnya.
Baca Juga : Bawa Semangat Solidaritas Antarumat Beragama, Fadel Tauphan Kunjungi Dua Gereja di Malam Natal
Ia menyebutkan, misalnya tadi rata-rata kebutuhan rumah di Sulawesi Selatan, khususnya pada tipe 21 sebesar 100 ribu, sementara yang bisa dipenuhi baru 1/4 persen-nya, artinya masih besar potensinya. Apalagi dengan bonus demografi yang dimiliki, di mana dari data penduduk Sulawesi Selatan untuk generasi Gen-Z di atas 50 persen.
“Ini nantinya akan menjadi keluarga-keluarga muda yang memang saya meyakini mereka membutuhkan rumah yang layak. Ini tentunya yang harus kita dorong dari sisi pembiayaannya, dalam hal ini ekosistemnya,” katanya.
