REPUBLIKNEWS.CO.ID, BARRU — Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (OJK Sulselbar) kembali menginisiasi inkubasi pengembangan masyarakat pedesaan dan pembentukan keuangan inklusif melalui program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI).
Program ini pun di launching di Desa Wisata Desa Nepo, Kabupaten Barru, pada Selasa, 10 Desember 2024 lalu. Dimana, kegiatan tersebut sebagai salah satu wujud implementasi peningkatan inklusi keuangan oleh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Sulawesi Selatan melalui kolaborasi PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI).
Kepala Kantor OJK Sulselbar Darwisman mengungkapkan, desa wisata sebagai bagian dari ekosistem pembangunan nasional. Sementara, sektor jasa keuangan memiliki peran strategis dalam mendukung 8 Misi Astacita untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dalam hal ini, OJK bersama pelaku industri keuangan turut berkontribusi pada beberapa misi penting.
Baca Juga : Angkat Ikon Geopark di Bandara Hasanuddin, Gubernur Sulsel: Gerbang Awal Promosi Pariwisata Sulsel
“Mulai dari memastikan stabilitas keuangan dan mendukung kemandirian ekonomi nasional, meningkatkan akses keuangan yang inklusif, mendorong pembiayaan sektor strategis, meningkatkan literasi dan edukasi keuangan, hingga mengembangkan perekonomian daerah merupakan tanggung jawab kita bersama,” ujarnya, dalam kegiatan.
Sementara, Kepala Bapenda Provinsi Sulsel Reza Faisal Saleh mengatakan, program ekosistem keuangan inklusif ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan desa yang berdampak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
“Hasil survei nasional literasi dan inklusif keuangan 2024 menunjukkan bahwa pemahaman dan penggunaan produk layanan keuangan masyarakat di pedesaan memang relatif masih tertinggal dari wilayah perkotaan. Untuk itulah mungkin sangat tepat diadakan di Desa Nepo ini untuk mendorong dan menjadikan pionir ke depan percontohan bagi desa-desa lainnya,” katanya singkat.
Baca Juga : Resmi Disetujui, Pemkot dan DPRD Makassar Perkuat Regulasi Kearsipan, Pesantren dan Tata Kelola Keuangan
Di tempat yang sama, Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Barru A. Syarifuddin menjelaskan, Pemerintah Desa Nepo mencatat bahwa potensi pertanian sangat besar di daerah tersebut, karena ditopang pemenuhan air yang mumpuni.
“Sumber daya air cukup melimpah untuk mengairi sekitar 2000 hektare lahan pertanian masyarakat setempat. Potensi ini nantinya diharapkan dikelola Bumdes untuk membantu pemasaran hasil pertanian warga,” jelasnya.
Tak hanya itu, para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Desa Nepo telah melakukan modernisasi produk terhadap madu hutan yang telah dikemas dan disertai brand bernama “Madu Bumi”, khas Desa Nepo.
Baca Juga : IPM Makassar 2025 Tertinggi di Sulsel, Tembus Peringkat 7 Nasional
“Pemberdayaan UMKM sudah bertumbuh secara alami. Para pelaku UMKM di Desa Nepo telah memproduksi kue tradisional dan kuliner khas Desa sebagai bagian dari kearifan lokal,” lanjut Syarifuddin.
Hal lainnya diungkapkan Pimpinan Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Argo Prabowo. Menurutnya, dengan dipilihnya Desa Nepo sebagai salah satu target program ekosistem keuangan inklusif semakin menginspirasi menjalankan desa brilian kedepannya
“BRI terus menginisasi keberlanjutan porgram Desa Brilian yang merupakan program pemberdayaan desa dan berfokus pada empat aspek yaitu BUM Desa, Digitalisasi, Sustainability, dan Innovation yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa,” katanya singkat.
