REPUBLIKNEWS.CO.ID, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan kinerja sektor perbankan pada 2025 tetap stabil, dengan pertumbuhan kredit yang diperkirakan lebih moderat dibandingkan tahun sebelumnya.
Moderasi ini sejalan dengan langkah perbankan yang semakin berhati-hati dalam menyalurkan kredit, terutama pada segmen berisiko tinggi. Namun, perbankan tetap ekspansif pada sektor-sektor yang dinilai berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional serta memiliki prospek yang baik.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyampaikan bahwa OJK terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan industri perbankan sekaligus berkoordinasi dengan pelaku industri.
Baca Juga : Pastikan Tepat Sasaran, Tamsil Linrung Inisiasi Posko Pengaduan Program Strategis Presiden di Sulsel
“Secara umum infrastruktur perbankan masih terjaga dengan baik, sehingga layanan keuangan bagi masyarakat tetap berjalan optimal, meskipun di tengah gejolak sosial-politik yang belakangan terjadi di sejumlah wilayah,” ujarnya, dalam keterangannya, kemarin.
Ia menegaskan bahwa OJK sebagai otoritas perbankan akan senantiasa mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi potensi gangguan terhadap kinerja perbankan maupun stabilitas sistem keuangan.
“Kami akan terus memastikan kepercayaan publik terhadap sektor perbankan tetap terjaga, sehingga kontribusi perbankan terhadap perekonomian Indonesia semakin meningkat. Dalam hal ini, OJK juga terus berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait, khususnya Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK),” jelasnya.
Baca Juga : Angkat Ikon Geopark di Bandara Hasanuddin, Gubernur Sulsel: Gerbang Awal Promosi Pariwisata Sulsel
Selain menjaga stabilitas, OJK juga fokus pada peningkatan akses pembiayaan, khususnya bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dian mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat, OJK akan menerbitkan ketentuan yang meminta Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk memberikan kebijakan dan skema khusus dalam produk pembiayaan UMKM.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat peran UMKM sebagai motor penggerak perekonomian nasional.
“Dengan dukungan kebijakan yang lebih inklusif, sektor UMKM akan memiliki akses pembiayaan yang lebih mudah dan berkelanjutan. Ini menjadi bagian penting dari strategi OJK untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan stabil,” tegasnya.
Baca Juga : Resmi Disetujui, Pemkot dan DPRD Makassar Perkuat Regulasi Kearsipan, Pesantren dan Tata Kelola Keuangan
Sebelumnya, kinerja intermediasi perbankan pada Juli 2025 tercatat stabil dengan profil risiko yang tetap terjaga, serta aktivitas operasional yang optimal dalam memberikan layanan keuangan bagi masyarakat.
Dian Ediana menjelaskan, kredit perbankan pada Juli 2025 tumbuh sebesar 7,03 persen secara tahunan (yoy) menjadi Rp8.043,2 triliun, meski sedikit melambat dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 7,77 persen.
“Perkembangan ini menunjukkan intermediasi perbankan tetap berjalan sehat di tengah dinamika global, dengan sektor-sektor prioritas mencatatkan pertumbuhan signifikan,” jelasnya.
Baca Juga : IPM Makassar 2025 Tertinggi di Sulsel, Tembus Peringkat 7 Nasional
Berdasarkan jenis penggunaannya, kredit investasi tumbuh tertinggi sebesar 12,42 persen, diikuti kredit konsumsi 8,11 persen, dan kredit modal kerja 3,08 persen yoy. Dari sisi kepemilikan, kredit dari kantor cabang bank asing tumbuh paling tinggi yakni 9,90 persen yoy.
“Sementara jika dilihat dari kategori debitur, kredit korporasi naik 9,59 persen, sedangkan kredit UMKM hanya meningkat 1,82 persen seiring fokus perbankan pada pemulihan kualitas kredit UMKM,” katanya.
Jika ditinjau dari sektor ekonomi, beberapa sektor menunjukkan pertumbuhan kredit yang signifikan. Penyaluran kredit ke sektor pertambangan dan penggalian tumbuh 18,31 persen, sektor pengangkutan dan pergudangan melonjak 22,25 persen, dan sektor aktivitas jasa lainnya meningkat 28,92 persen yoy.
Baca Juga : IPM Makassar 2025 Tertinggi di Sulsel, Tembus Peringkat 7 Nasional
Di sisi pendanaan, Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan tumbuh 7,00 persen yoy menjadi Rp9.294 triliun, sedikit meningkat dibandingkan Juni 2025 yang tumbuh 6,96 persen. Secara rinci, giro tumbuh 10,72 persen, tabungan 5,91 persen, dan deposito 4,84 persen yoy.
Sejalan dengan penurunan BI Rate, perbankan juga menurunkan suku bunga. Rata-rata suku bunga kredit rupiah turun 36 basis poin (bps) untuk kredit investasi, dan 20 bps untuk kredit modal kerja dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, suku bunga deposito rupiah juga mulai turun dibandingkan bulan sebelumnya.
Dari sisi likuiditas, kondisi industri perbankan tetap terjaga memadai. Rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) tercatat 119,43 persen dan Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 27,08 persen, jauh di atas ambang batas masing-masing 50 persen dan 10 persen. Adapun Liquidity Coverage Ratio (LCR) berada di level 205,26 persen.
Baca Juga : IPM Makassar 2025 Tertinggi di Sulsel, Tembus Peringkat 7 Nasional
Kualitas kredit juga stabil dengan rasio Non Performing Loan (NPL) gross di level 2,28 persen dan NPL net 0,86 persen. Loan at Risk (LaR) tercatat 9,68 persen, relatif stabil seperti sebelum pandemi.
Lanjutnya, disisi lain kondisi ketahanan perbankan masih kuat ditopang oleh rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) yang tinggi yakni 25,88 persen. Hal ini memberikan bantalan mitigasi risiko terhadap ketidakpastian global.
Selain itu, portofolio kredit Buy Now Pay Later (BNPL) perbankan juga terus menunjukkan pertumbuhan tinggi. Per Juli 2025, baki debet kredit BNPL mencapai Rp24,05 triliun, tumbuh 33,56 persen yoy dengan jumlah rekening mencapai 28,25 juta.
Baca Juga : IPM Makassar 2025 Tertinggi di Sulsel, Tembus Peringkat 7 Nasional
“OJK akan terus memperkuat fungsi pengawasan agar intermediasi perbankan tetap sehat, mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional, dan menjaga kepercayaan masyarakat,” jelas Dian.
