REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (OJK Sulselbar) memberikan penghargaan kepada sejumlah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Penghargaan yang diberikan berlangsung di sela-sela Pembukaan TPAKD Summit 2024 dengan tema “Bangun Sinergi Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan untuk Masyarakat Sejahtera”.
Adapun TPAKD yang berhasil menerima penghargaan yakni TPAKD Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), dan TPAKD Kepulauan Selayar dengan Kategori Implementasi Program Layanan Literasi dan Keuangan ke Daerahku (LAYARKU) Terbaik. Selanjutnya, TPAKD Bone, TPAKD Pangkep, TPAKD Pinrang, dan TPAKD Maros menerima penghargaan pada kategori Implementasi Program TPAKD Pengembangan Ekonomi Daerah.
Baca Juga : Pastikan Tepat Sasaran, Tamsil Linrung Inisiasi Posko Pengaduan Program Strategis Presiden di Sulsel
“Penghargaan ini kami berikan sebagai bentuk apresiasi OJK kepada TPAKD. Ini sebagai bentuk pengakuan atas keberhasilan daerah dalam menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif dan efisien,” terang Kepala OJK Sulselbar Darwisman, usai memberikan penghargaan, di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, kemarin.
Ia pun berharap, kedepannya kolaborasi yang baik antara OJK dengan TPAKD dapat memberikan manfaat dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah untuk masyarakat sejahtera.
Sebelumnya, Darwisman mengatakan, kinerja yang didorong TPAKD Sulsel ini pun mengimplementasikan empat pilar. Antara lain, penguatan infrastruktur, asistensi dan pendampingan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan (LIK), dan optimalisasi produk dan layanan industri jasa keuangan (IJK).
Baca Juga : Angkat Ikon Geopark di Bandara Hasanuddin, Gubernur Sulsel: Gerbang Awal Promosi Pariwisata Sulsel
“Dari masing-masing pilar tersebut peranan stakeholder yang tergabung dalam TPAKD baik pemerintah, lembaga, industri jasa keuangan, asosiasi, akademisi, dan lainnya menjadi unsur yang sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan program dan tercapainya tujuan akhir yaitu kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Menurut Darwisman, TPAKD yang dibentuk sebagai komitmen bersama dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah melalui percepatan akses keuangan. Kemudian, pada wadah TPAKD, hal ini menjadi concern bersama khususnya dalam merencanakan, menetapkan, mengimplementasikan, dan memonitoring program TPAKD. Baik di level provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota.
Hingga saat ini progam TPAKD Sulawesi Selatan dalam hal pengembangan akses keuangan daerah antara lain, Program Hapus Ikatan Rentenir di Sulawesi (PHINISI), UMKM BAJI’Na, Klasterisasi UMKM, Ekosistem Keuangan Inklusif, Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan (EPIKS), dan program pengembangan ekonomi daerah ekosistem pembiayaan Budidaya Pisang Cavendish di 2024.
Baca Juga : Resmi Disetujui, Pemkot dan DPRD Makassar Perkuat Regulasi Kearsipan, Pesantren dan Tata Kelola Keuangan
Selanjutnya di 2025 dengan potensi produksi kakao yang luar biasa di pulau Sulawesi, dimana dengan menduduki posisi pertama produksi terbesar nasional, pihak OJK turut mengajak seluruh stakeholders untuk bersama-sama mengembalikan kejayaan kakao.
“Untuk itu perlu kita duduk bersama nantinya dalam merumuskan peran masing-masing dan strategi apa yang perlu dilaksanakan dalam pengembangan ekonomi melalui komoditi kakao,” tegas Darwisman.
