REPUBLIKNEWS.CO.ID, PANGKEP — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulselbar mencatat bahwa kinerja industri jasa keuangan di wilayah Kabupaten Pangkep menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal ini terlihat pada capaian perbankan, hingga penyaluran kerditnya, termasuk pada serapan kredit usaha rakyat (KUR).
Analis Senior Deputi Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen, OJK Sulselbar Indra Natsir Dahlan mengungkapkan, hingga periode Maret 2025, kinerja sektor perbankan di Kabupaten Pangkep tetap tumbuh positif.
Ia menyebutkan, pada total aset perbankan berhasil mencapai Rp2,22 triliun dengan pertumbuhan 0,90 persen year on year (yoy) dari aset perbankan di Sulawesi Selatan sebesar Rp204,99 triliun. Sementara, pada kinerja Dana Pihak Ketiga (DPK) juga berhasil tumbuh 0,68 persen secara yoy.
Baca Juga : Tekankan Integritas dan Loyalitas, Wawali Makassar Buka Kegiatan Retret Lurah di Malino
“Saat ini DPK Kabupaten Pangkep di periode ini sebesar Rp1,43 triliun. Sementara, secara total di Sulawesi Selatan DPK di perbankan mencapai Rp137,34 triliun dengan pertumbuhan 6,55 secara yoy,” ungkapnya, di sela-sela Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Pangkep, kemarin.
Adapun rasio intermediasi atau Loan to Deposit Ratio (LDR) berada pada level tinggi yaitu 153,54 persen. Kemudian dari penyaluran kredit secara total di Sulawesi Selatan yang mencapai Rp165,78 triliun, penyaluran kredit di Kabupaten Pangkep mencapai Rp2,19 triliun dengan mencatatkan kondisi peningkatan dari tahun sebelumnya.
“Kondisi Non Performing Loan (NPL) atau kredit macet di wilayah ini masih terkendali di angka 2,28 persen,” kata Indra.
Baca Juga : Wali Kota Makassar dan Rektor UMI Teken MoU Penguatan Akademik hingga Pemberdayaan UMKM
Sementara, untuk penyaluran kredit didominasi oleh sektor produktif sebesar 55,22 persen dari total kredit. Dimana ektor perdagangan dan pertanian sebagai penyerap utama. Di sisi penyaluran KUR di Kabupaten Pangkep telah mencapai Rp120 miliar.
“Melihat kinerja penyaluran KUR-nya mencerminkan adanya keberhasilan kolaborasi aktif yang terbangun antar pemerintah dan lembaga keuangan dalam mendukung pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Pangkep,” tegasnya.
Sebelumnya, OJK Sulselbar bersama TPAKD Kabupaten Pangkep melakukan berbagai upaya dalam rangka mendorong pemerataan akses jasa keuangan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Baca Juga : Pemerintah Bakal Setop Impor Solar Tahun Depan, FORMID Apresiasi Langkah Menteri ESDM
Salah satunya dengan secara aktif melakukan rapat koordinasi sebagai langkah strategis dalam penguatan akses keuangan inklusif dan berkelanjutan.
Kepala OJK Sulselbar Moch. Muchlasin mengungkapkan, pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal, serta memperluas jangkauan layanan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.
Apalagi, peran TPAKD sangat strategis dalam mengorkestrasi sinergi antara pemerintah daerah dan sektor jasa keuangan.
Baca Juga : Husniah Talenrang Beri Bantuan Pangan ke Warga Miskin Ekstrem di Parangloe
“Kami mendukung optimalisasi TPAKD Pangkep sebagai pendorong perluasan akses keuangan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat, termasuk UMKM dan wilayah perdesaan,” ujarnya, dalam pertemuan.
Lanjutnya, TPAKD Pangkep menjadi salah satu penerima penghargaan TPAKD Award periode 2024 lalu. Pihaknya terpilih dalam kategori pelaksana terbaik program Layanan Literasi dan Inklusi Keuangan ke DaerahkU (LayarKU).
“Penghargaan yang didapatkan TPAKD Pangkep ini tentunya atas hasil kolaborasi aktif seluruh Industri Jasa Keuangan (IJK) dalam memberikan edukasi keuangan hingga ke desa-desa dan pulau-pulau di wilayah Pangkep,” terang Muchlasin.
Baca Juga : Husniah Talenrang Beri Bantuan Pangan ke Warga Miskin Ekstrem di Parangloe
Lanjutnya, sejalan dengan Peta Jalan TPAKD Provinsi Sulawesi Selatan tahun ini juga menjadi momentum percepatan implementasi program-program unggulan OJK Sulselbar. Pertama, Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan (EPIKS) yang bertujuan mendorong akses keuangan syariah di lingkungan pesantren. Kedua, klasterisasi UMKM, dimana telah membentuk 1.308 klaster dengan total plafon pembiayaan mencapai Rp681,93 miliar untuk 19.526 debitur di wilayah Sulselbar.
Ketiga, program Layarku. Dalam program ini dilakukan pemanfaatan jaringan IJK untuk menyentuh desa-desa di Sulawesi Selatan.
Keempat, program Ekosistem Keuangan Inklusif Desa yang bertujuan untuk mendorong inklusi keuangan di wilayah perdesaan. Kemudian kelima adalah program budidaya Pisang Cavendish. Program ini sebagai bagian dari program pengembangan ekonomi daerah (PED).
“Saat ini penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk program budidaya pisang cavendish di Pangkep telah mencapai Rp1 miliar untuk 10 Hektare (Ha) lahan,” ungkap Muchlasin.
Baca Juga : Husniah Talenrang Beri Bantuan Pangan ke Warga Miskin Ekstrem di Parangloe
Sementara, Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau menambahkan, kondisi geografis Kabupaten Pangkep sebagai daerah tiga dimensi yakni daratan, kepulauan, dan pegunungan menghadirkan tantangan tersendiri dalam pemerataan akses keuangan.
“Karenanya memang sangat dibutuhkan pendekatan digital, edukatif dan kolaboratif untuk menjawab tantangan tersebut,” terangnya.
