REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAMUJU — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulselbar menilai salah satu indikator utama dalam memperkuat peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) adalah melalui inklusi keuangan.
Kepala OJK Sulselbar Moch. Muchlasin mengatakan, transformasi ekonomi yang menjadi bagian
dari RPJPN 2025–2045 juga memprioritaskan inklusi keuangan sebagai indikator utama. Dengan menjadikan inklusi keuangan sebagai salah satu prioritas utama dalam transformasi ekonomi, diharapkan dapat mencapai target inklusi keuangan sebesar 98 persen pada 2045.
“TPAKD merupakan wujud nyata dari komitmen sinergi Pemerintah Daerah, Otoritas, dan Pelaku Usaha Sektor Keuangan terhadap implementasi program Asta Cita,” katanya, di sela-sela Rapat Pleno TPAKD Se-Sulawesi Barat bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulawesi Barat, kemarin.
Baca Juga : Dari Aduan Warga hingga Layanan Online Terpadu, Wamendagri Akui Digitalisasi Makassar yang Terbaik
Turut serta mengikuti Rapat Pleno itu, Forkopimda Provinsi Sulawesi Barat, sejumlah OPD di Lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat, Ketua dan Sekretariat TPAKD tingkat Kabupaten di Sulawesi Barat, dan Pelaku Usaha Sektor Keuangan di Sulawesi Barat.
Lanjut Muchlasin, di periode 2025 ini TPAKD Se-Sulawesi Barat berfokus pada perluasan akses keuangan di sektor produktif, pengembangan ekonomi desa, dan peningkatan literasi keuangan melalui inklusi digital.
Program tersebut meliputi lima area utama. Antara lain, Pengembangan Ekonomi Daerah Melalui Sektor Prioritas Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan melalui program pengembangan komoditi unggulan yaitu kakao, Fasilitasi Akses Keuangan kepada UMKM, termasuk pelatihan dan pendampingan untuk optimalisasi KUR, Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan melalui program LAYAnan liteRasi dan inKlusi Keuangan ke daerahkU (LAYARKU) dan edukasi menyeluruh kepada masyarakat, Mendorong budaya menabung sejak dini melalui program Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar/OSOA), serta Percepatan akses keuangan melalui digitalisasi layanan keuangan berbasis QRIS.
Baca Juga : Hasil Lengkap CostuMAXI 2025: XMAX, NMAX, Aerox dan Lexi Punya Raja Modifikasi Baru
Sementara, Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Mayjen TNI (Purn), Salim S. Mengga menyampaikan harapan agar TPAKD dapat menjadi solusi untuk menjawab permasalahan utama petani, pelaku usaha, UMKM, dan seluruh lapisan masyarakat terutama di tengah keterbatasan anggaran.
“Sinergi antara pertanian, perdagangan, dan jasa keuangan sebagai ekosistem yang saling menguatkan di mana sektor pertanian menyediakan komoditas unggulan, sektor perdagangan menjamin distribusinya, dan sektor keuangan memberikan akses permodalan,” katanya.
Pendekatan ini diperkuat dengan skema pembiayaan, kepastian pasar, dan pendampingan teknis untuk mendorong produktivitas dan kemandirian ekonomi Sulawesi Barat. Akses keuangan merupakan hak dasar bagi seluruh masyarakat dan memiliki peran penting dalam meningkatkan taraf hidup Masyarakat.
Baca Juga : Tekankan Integritas dan Loyalitas, Wawali Makassar Buka Kegiatan Retret Lurah di Malino
“Untuk itu, TPAKD memiliki peran strategis sebagai lokomotif dalam mendorong percepatan literasi dan inklusi keuangan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” terangnya.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong seluruh unsur TPAKD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk memperkuat kelembagaan, mengakselerasi sinergi lintas program, serta memastikan alokasi anggaran yang memadai guna menjamin keberlanjutan program perluasan akses keuangan hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.
