REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Sejak periode Januari hingga November 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulselbar telah menerima sebanyak 433 layanan konsumen. Dari total layanan tersebut sebanyak 113 layanan berupa pengaduan terkait jasa keuangan.
Kepala OJK Sulselbar Darwisman menyebutkan, pengaduan terbanyak tercatat pada periode Januari sebanyak 17 pengaduan. Kemudian di periode Agustus dengan 14 pengaduan, dan disusul periode Juli dan November sebanyak 13 pengaduan, adapun di periode Februari sebanyak 12 pengaduan di sektor layanan jasa keuangan.
“Sementara di periode lainnya itu mencatatkan jumlah pengaduan yang relatif sedikit,” katanya, dalam keterangannya, Kamis, (23/01/2025).
Baca Juga : Pastikan Tepat Sasaran, Tamsil Linrung Inisiasi Posko Pengaduan Program Strategis Presiden di Sulsel
Kemudian untuk layanan konsumen lainnya yaitu terdapat 177 penerimaan informasi, dan 143 pemberian informasi. Dari total layanan konsumen tersebut, sebanyak 281 layanan terkait perbankan, 116 layanan terkait perusahaan pembiayaan, 15 layanan Non Layanan Jasa Keuangan (LJK), dan 10 layanan terkait asuransi.
Selanjutnya, masing-masing dua layanan terkait fintech, dan dana pensiun, serta masing-masing satu layanan untuk sektor pasar modal, dan pergadaian.
“Untuk Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sejak Januari hingga 30 November 2024 terdapat 8.904 layanan,” terang Darwisman.
Baca Juga : Angkat Ikon Geopark di Bandara Hasanuddin, Gubernur Sulsel: Gerbang Awal Promosi Pariwisata Sulsel
Terpisah, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengungkapkan, terkait perlindungan konsumen secara nasional OJK telah menerima sekitar 410.448 layanan.
Jumlah ini terdiri dari 33.519 pengaduan di Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK OJK), 12.726 pengaduan di sektor perbankan, 11.948 pengaduan terkait fintech, dan 6.958 pengaduan di sektor perusahaan pembiayaan.
Sementara, terdapat 1.393 pengaduan terkait layanan industri asuransi, dan 444 pengaduan pada pasar modal dan Industri Keuangan Non Bank (INBK).
Baca Juga : Resmi Disetujui, Pemkot dan DPRD Makassar Perkuat Regulasi Kearsipan, Pesantren dan Tata Kelola Keuangan
“Untuk proses penyelesaian pengaduan itu 93,16 persen berhasil diselesaikan sesuai mekanisme dan prosedur, dan 6,84 persen sedang dalam proses penyelesaian,” ungkapnya.
Lanjut Friderica, dari 33.519 pengaduan di sektor jasa keuangan terdapat 860 pengaduan berindikasi pelanggaran, dan 2.695 pengaduan yang masuk dalam Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).
