REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Organisasi Perempuan Sulawesi Selatan mendorong agar masyarakat dapat memilih calon kepala daerah yang memiliki perhatian penuh kepada kelompok rentan, perempuan, dan peduli terhadap lingkungan hidup.
Sejumlah pihak yang tergabung dalam organisasi tersebut yakni perempuan petani, perempuan nelayan, perempuan buruh dan buruh migran, serta organisasi masyarakat sipil di Sulsel. Antara lain, Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan (YPMP) Sulsel, Solidaritas Perempuan Anging Mammiri (SP-AM), Koalisis Perempuan Indonesia (KPI) Sulsel, YASMIB (Yayasan Swadaya Mitra Bangsa) Sulawesi, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH Apik) Sulsel, Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Sulsel, Global Inklusi Perlindungan untuk Perlindungan Aids (GIPA) Sulsel, dan Suara Perempuan Sulsel.
Ketua Badan Eksekutif SP-AM Suryani mengatakan, organisasi-organisasi perempuan ini menyerukan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang bebas dari kekerasan berbasis gender dan mendorong calon-calon pemimpin yang berintegritas. Mulai dari bebas korupsi, peduli terhadap lingkungan hidup, perempuan dan kelompok rentan lainnya.
Baca Juga : Tekankan Integritas dan Loyalitas, Wawali Makassar Buka Kegiatan Retret Lurah di Malino
“Kita hadir untuk mengangkat cerita-cerita yang luput dibahas di panggung pilkada. Pasalnya, elit-elit partai politik lebih lebih banyak mendiskusikan perihal pemenangan mereka. Sementara, kami melihat banyak isu-isu penting untuk didiskusikan, bukan hanya perebutan siapa dukung siapa,” katanya, di sela-sela konferensi pers, kemarin.
Lanjutnya, pada pelaksanaan pilkada tahun ini, pihaknya mencoba mengkonsolidasikan gerakan-gerakan perempuan, khususnya perempuan akar rumput. Pasalnya, perempuan akar rumput inilah yang terdampak langsung mengalami persoalan perubahan iklim krisis iklim, maupun dampak sosial ekonomi lainnya.
“Mereka yang mendapatkan ketidakadilan karena pembangunan, karena reklamasi, termasuk dengan konflik-konflik tanah atau konflik agraria di Sulawesi Selatan,” kata Suryani.
Baca Juga : Wali Kota Makassar dan Rektor UMI Teken MoU Penguatan Akademik hingga Pemberdayaan UMKM
Olehnya, seruan dari gabungan organisasi perempuan di Sulsel ini mampu didengarkan oleh para calon pemimpin, khususnya calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. Para calon pemimpin inilah yag diharapkan bisa memperhatikan masyarakat rentan, antara lain perempuan buruh migran, nelayan, petani, penyandang disabilitas, masyarakat adat dan lansia.
“Siapa pun nanti terpilih, khususnya di gubernur, mereka betul-betul menempatkan perempuan sebagai subjek di dalam sebuah pembangunan, karena selama ini pemerintah belum memberikan solusi untuk kelompok rentan atau berprespektif perempuan,” katanya.
Ia melanjutkan, ada beberapa poin penting yang didorong untuk dijadikan perhatian kepada calon pemimpin nantinya. Antara lain, mengakhiri segala bentuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya, kepemimpinan perempuan sebagai calon kepala daerah haruslah jauh dari relasi yang tidak setara dan relasi politik yang maskulin, sehingga perempuan mampu menunjukkan eksistensi dan representasi politik perempuan, kepemimpinan perempuan harus membawa kepentingan dan kebutuhan perempuan yang inklusif, yang diakomodasi di dalam kebijakan dan program prioritas, dan pelibatan perempuan petani, nelayan, buruh migran, disabilitas, masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya dalam ruang-ruang pengambilan keputusan kebijakan dan pengelolaan pembangunan, aksi-aksi keadilan iklim.
Baca Juga : Pemerintah Bakal Setop Impor Solar Tahun Depan, FORMID Apresiasi Langkah Menteri ESDM
Termasuk, usaha atau penguasaan para calon kepala daerah terkait dengan eksploitasi sumber daya alam seperti tambang dan reklamasi merupakan kejahatan atas keberlangsungan lingkungan hidup yang berdampak pada kemanusiaaan hendaknya tidak dipilih menjadi kepala daerah, calon kepala daerah harus memiliki integritas, menghargai keberagaman gender, suku, budaya, agama dan bebas dari kekerasan seksual.
Kemudian, menyerukan untuk menghentikan praktik penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan calon kepala daerah tertentu, karena akan berimplikasi pada kerentanan posisi pemilih yang bebas dan berdaulat, penyelenggara pemilihan kepala daerah harus secara tegas memberikan sanksi pada ASN yang tidak netral secara prosedural dan patut, dan penyelenggara Pilkada harus mengedepankan pelaksanaan Pilkada yang berintegritas, efektif, akuntabel, dan bebas dari perilaku koruptif.
Sementara, Zainab, seorang perempuan nelayan di pesisir Makassar, menyampaikan kekhawatiran atas dampak pembangunan Makassar New Port terhadap mata pencaharian masyarakat pesisir. Selama ini, dia dan warga lainnya telah berjuang menyuarakan hal itu namun tidak direspon oleh pemerintah.
Baca Juga : Husniah Talenrang Beri Bantuan Pangan ke Warga Miskin Ekstrem di Parangloe
“Kami berharap calon pemimpin bisa melihat persoalan kami di pesisir. Kami menganggap ini ketidakadilan,” kata Zainab.
Dia menyoroti bahwa pembangunan infrastruktur di kawasan pesisir membuat mereka semakin sulit menjalani profesi sebagai nelayan. Selama ini, tidak ada dialog dari pemerintah setempat mengenai solusi yang berpihak pada masyarakat kecil.
“Harapan kami di Pilgub dan Pilwalkot, mudah-mudahan mereka mendengar, memikirkan da mengeksekusi persolan ini. Kami ingin mendapatkan keadilan,” kata Zainab.
Baca Juga : Husniah Talenrang Beri Bantuan Pangan ke Warga Miskin Ekstrem di Parangloe
Di tempat yang sama, seorang petani dari Kabupaten Takalar Hasriani mengungkapkan, kesulitan yang mereka hadapi terkait perampasan lahan. Hal ini tentu mengancam keberlanjutan pangan di daerah tersebut.
“Kami sebagai petani ingin agar kesinambungan pangan Indonesia supaya lebih terarah kembali,” katanya.
Hasriani menyebutkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, petani kerap menghadapi sengketa lahan yang melibatkan konglomerat dan pihak-pihak berpengaruh. Mereka merampas tanah rakyat dan sering kali melalui praktik intimidasi.
Baca Juga : Husniah Talenrang Beri Bantuan Pangan ke Warga Miskin Ekstrem di Parangloe
“Yang berperan di sini adalah konglomerat semua, oligarki. Kami ingin calon pemimpin di Pilkada supaya bisa mendorong mengembalikan tanah rakyat. Harapan kami, tidak ada lagi intimidasi,” kata Hasriani.
Dampak lainnya juga dirasakan seorang buruh migran Yulinar yang kembali ke tanah air, mengungkapkan sulitnya mengurus dokumen identitas dan mencari pekerjaan. Setelah pulang ke Tanah Air, dia harus menyambung hidup dengan berjualan kerupuk.
“Setelah pulang, kami kesulitan mencari lapangan pekerjaan, mengurus identitas, KK (Kartu Keluarga) dan akta kelahiran,” katanya.
Baca Juga : Husniah Talenrang Beri Bantuan Pangan ke Warga Miskin Ekstrem di Parangloe
Dia juga berharap agar anak-anak mereka dapat mengakses pendidikan yang layak melalui program bantuan dari pemerintah.
“Kami berharap calon pemimpin memberikan kami bantuan pemerintah, rumah sementara, PKH dan KIP anak sekolah,” katanya lagi.
