0%
logo header
Rabu, 12 Juni 2019 23:57

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Langkah NA Copot Lutfie Nasir Sudah Tepat

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Langkah NA Copot Lutfie Nasir Sudah Tepat

REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Kebijakan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah mengganti Lutfie Natsir dari Kepala Inspektorat Sulsel mendapat dukungan respon positif dari banyak pihak.

Salah satunya Direktur Eksekutif Jenggala Center, Dr Syamsuddin Radjab. Olleng begitu ia disapa, menilai langkah orang nomor satu di Sulsel ini sesuatu yang sangat normal di pemerintahan, yang tidak perlu jadi perdebatan panjang.

Pakar Hukum Tata Negara UIN Alauddin Makassar ini mengungkapkan, pelaksanaan mutasi, rotasi sampai promosi jabatan di pemerintahan merupakan suatu hal yang wajar.

Baca Juga : Mudahkan Masyarakat dan UMKM, PLN Pastikan Triwulan I 2026 Tarif Listrik Tak Naik

Semata-mata dilakukan dalam rangka penyempurnaan dan efektifitas sebuah Organiasasi Perangkat Daerah (OPD).

“Pergantian atau rotasi merupakan bagian dari penyegaran dan penyesuaian personil dalam birokrasi. Tentu Gubernur Sulsel (Nurdin Abdullah) memiliki alasan atau pertimbangan sehingga hal itu diputuskan. Agar pergeseran dimaksudkan untuk membangkitkan semangat kerja dan keterpaduan multistakeholder perangkat pemerintah provinsi,” ujarnya.

Apalagi mengingat Nurdin Abdullah bersama Andi Sudirman Sulaiman baru menjabat kurang lebih sepuluh bulan. Tentu, sangat wajar apabila pasangan yang bertagline “Prof Andalan” itu menginginkan sinergitas dari bawahannya untuk merealisasikan visi misi lima tahun kedepan.

Baca Juga : Pastikan Tepat Sasaran, Tamsil Linrung Inisiasi Posko Pengaduan Program Strategis Presiden di Sulsel

“Evaluasi dengan menggeser pejabat untuk kinerja di pemerintahan ini sangat penting sebagai bagian pelaksanaan sistem dalam asas-asas pemerintahan yang baik. Seperti akuntabilitas dan transparansi,” tutupnya.

Ia pun berharap, Nurdin Abdullah dengan Andi Sudirman Sulaiman tidak berhenti sampai disitu saja. OPD yang ada sekarang perlu dikaji ulang.

“Termasuk keharusan melakukan audit aset pemprov dan audit penggunaan anggaran selama ini,” katanya.

Baca Juga : Angkat Ikon Geopark di Bandara Hasanuddin, Gubernur Sulsel: Gerbang Awal Promosi Pariwisata Sulsel

Setidaknya jika ini dilakukan, citra kepemimpinan melekat di Nurdin Abdullah yang baik dan bersih, bisa tetap terjaga.

“Dan ini bisa menjadi cerminan dan contoh provinsi lainnya,” tutupnya.

Hal ini pun sependapat yang diharapkan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah yang ingin terjadinya pemerintahan yang bersih.

Baca Juga : Resmi Disetujui, Pemkot dan DPRD Makassar Perkuat Regulasi Kearsipan, Pesantren dan Tata Kelola Keuangan

(Latif)

Redaksi Republiknews.co.id menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: redaksi.republiknews1@gmail.com atau Whatsapp +62 813-455-28646