REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar menyerahkan bantuan 1.000 paket sembako untuk warga Makassar yang terdampak wabah virus Covid-19.
Bantuan tersebut diserahkan ke Posko Induk Covid-19, dan diterima langsung oleh Pj Walikota Makassar Iqbal Suhaeb, Senin (11/5/2020).
“Semoga saja ini bisa membantu warga Makassar yang kini sedang kesulitan akibat virus yang masih mewabah hingga saat ini” ujar Asdar Ali, Direktur Keuangan PDAM.
Baca Juga : Berhasil Kembangkan Kampus, Prof Melantik Duduki Kursi Rektor Unsa Makassar Keempat Kalinya
Menurutnya, bantuan yang disalurkan PDAM kali ini merupakan bantuan gelombang ketiga, dimana yang pertama sebanyak 500 paket sembako yang disalurkan pada awal-awal virus mewabah di Makassar. Selain itu, pada tahap kedua PDAM juga menyumbangkan Alat Pelindung Diri (APD) yang 130 buah.
Selain bantuan tahap ketiga tersebut, PDAM juga memberikan keringanan pembayaran bagi para pelanggan. “Untuk R1 dan R2, selama bulan April, Mei, dan Juni, pembayaran air kita gratiskan. Mereka adalah rumah tangga sederhana dan sangat sederhana. Sedangkan untuk rumah susun yang dikelolah oleh pemerintah, diberikan diskon 50 persen,” lanjutnya.
Hal ini dikarenakan PDAM sangat menyadari adanya penurunan kemampuan membayar dari warga sebagai dampak dari Covid 19.
Baca Juga : 2.520 Bakul Disiapkan Pemkab Gowa Peringati Maulid Nabi, Warga Antusias Berebut
Selain itu, PDAM juga telah membagikan 100 alat cuci tangan portabel, yang disebar disejumlah fasilitas umum di kota Makassar “Setiap hari alat cuci tangan tersebut kita kontrol, baik pengisian airnya maupun ketersedian sabun cairnya, demi memastikan tidak ada yang kosong, sehingga memudahkan warga yang ingin mencuci tangan” jelasnya.
Pj Walikota Makassar, Iqbal Suhaeb, saat menerima bantuan 1000 sembako dari PDAM Makassar, menyampaikan terima kasih.
Bantuan ini akan disalurkan kepada warga Makassar secepat mungkin. “Akan kita bagikan kepada warga Makassar yang terdampak, yang selama ini tidak mendapatkan bantuan apapun dari berbagai program bantuan pemerintah yang ada . Semisal yang tidak berKTP Makassar, ataupun yang awalnya tidak tercatat sebagai warga meskin namun karena diPHK menjadikan mereka menjadi kurang mampu,” ujarnya. (Muh. Ahmad)
