REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lallo melakukan reses pertama pada masa sidang kedua tahun 2021/2022 di Jalan Barukang, Kelurahan Pattingalloang, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Selasa (12/4/2022).
Kehadiran Politisi NasDem ini dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat yang sifatnya mendesak untuk direalisasikan oleh Pemerintah Kota Makassar. Olehnya itu, dia meminta warga berani menyampaikan apa yang kekurangan dalam kehidupan sehari-harinya.
“Kami hadir atas perintah undang-undang untuk menjembatani keluhan warga yang ada disini. jadi apapun aspirasinya jangan disimpan-simpan, waktunya disampaikan kepada saya,” kata Rudianto Lallo dalam sambutannya mengawali reses.
Baca Juga : Tekankan Integritas dan Loyalitas, Wawali Makassar Buka Kegiatan Retret Lurah di Malino
Menanggapi hal tersebut, Hindong salah seorang warga menyampaikan langsung unek-uneknya yang terjadi di wilayahnya, diantaranya program keluarga harapan (PKH) yang disalurkan oleh pemerintah setempat dalam hal ini kelurahan tidak merata.
“Banyak warga yang selayaknya mendapatkan PKH tidak tersentuh sama sekali, sementara ada pula yang tidak kategori kurang mampu menjadi penerima manfaat,” kata Hindong.
Selain itu, Hindong juga menyampaikan tentang program kerja kelurahan yang tidak memberdayakan masyarakat secara meluas. Menurutnya, yang mendapatkan asas manfaat dari kelurahan atau instansi lainnya hanya masyarakat tertentu.
Baca Juga : Wali Kota Makassar dan Rektor UMI Teken MoU Penguatan Akademik hingga Pemberdayaan UMKM
Tentunya, hal ini membuat kecemburuan sosial. Selain itu, dia juga meminta agar DPRD memfasilitasi perbaikan drainase dan pengerukan sedimen.
“Kami semua sama-sama, punya hak yang sama dan kesempatan yang sama, tapi kenyataan banyak warga tidak mendapatkan manfaat,” keluhnya.
Senada dengan Hindong, Asni juga mengeluhkan minimnya pemberdayaan untuk pemuda di Kelurahan Pattingalloang. Selama 2022, kata Asni belum banyak pemuda yang tersentuh dalam peningkatan SDM melalui pelatihan dan semacamnya.
Baca Juga : Pemerintah Bakal Setop Impor Solar Tahun Depan, FORMID Apresiasi Langkah Menteri ESDM
“Tidak dapat dipungkiri jika tingginya kriminalitas tidak lepas daripada tidak adanya aktivitas. Pemuda yang seharusnya difasilitasi mendapatkan pelatihan dalam mengasah kemampuan tidak dilirik,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua RW Barukang, Abdul Karim turut mengeluhkan pembangunan pos keamanan yang tidak kunjung difungsikan, sementara beberapa kejadian telah terjadi konflik antara pemuda.
“Izin menyampaikan, sekiranya bangunan pos keamanan difungsikan mengingat wilayah Barukang dan sekitarnya rawan terjadi tawuran antar pemuda,” harapnya.
Baca Juga : Husniah Talenrang Beri Bantuan Pangan ke Warga Miskin Ekstrem di Parangloe
Menjawab keluhan warga, Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo akan menindaklanjuti. Menurutnya, PKH harus sesuai sasaran, tidak diperbolehkan warga yang kategori mampu menerima manfaat. Dia juga menegaskan tidak diperbolehkan seorang lurah memilih siapa warga yang berhak menerima bantuan tersebut.
“Ini kerja-kerja lurah, tapi sangat disayangkan lurahnya tidak hadir mendengarkan keluhan langsung warga,” demikian Rudianto Lallo. (*)
