REPUBLIKNEWS.CO.ID, GOWA — Pemerintah Kabupaten Gowa makin memperkuat peran kolaboratif lintas sektor dalam menekan angka prevelensi stunting. Bahkan, penanganan stunting tersebut masih menjadi agenda prioritas menuju pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Wakil Bupati Gowa yang juga Ketua Tim Percepatan Penururan Stunting (TPPS) Kabupaten Gowa, Darmawangsyah Muin menyebutkan, angka prevelensi stunting mengalami penurunan signifikan dalam tiga tahun terakhir.
Berdasarkan data yang ada pada 2022 prevelensi stunting mencapai 33 persen, kemudian menurun 21,1 persen pada periode 2023, dan mencapai 17 persen di periode 2024.
Baca Juga : Angkat Ikon Geopark di Bandara Hasanuddin, Gubernur Sulsel: Gerbang Awal Promosi Pariwisata Sulsel
“Pemerintah daerah akan berkomitmen dalam menurunkan angka stunting. Sehingga, penanganan stunting masih menjadi agenda strategis karena berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia di masa depan,” katanya, dalam Rapat Koordinasi TPPS Kabupaten Gowa Tahun 2025 di Hotel Grand Imawan, Makassar, kemarin.
Apalagi, menurutnya, stunting bukan hanya persoalan pertumbuhan fisik, tetapi juga kemampuan belajar dan produktivitas anak di masa mendatang. Karena itu, seluruh langkah percepatan penanganan harus dilakukan secara kolaboratif dan berkesinambungan.
“TPPS telah bekerja mulai dari tingkat kabupaten hingga desa dan kelurahan untuk memastikan seluruh intervensi berjalan terpadu dan tepat sasaran,” ujarnya.
Baca Juga : Resmi Disetujui, Pemkot dan DPRD Makassar Perkuat Regulasi Kearsipan, Pesantren dan Tata Kelola Keuangan
Menurut Darmawangsyah, keberhasilan penurunan stunting di wilayah Kabupaten Gowa berhasil meraih penghargaan sebagai daerah dengan angka stunting terendah di Sulawesi Selatan. Selain itu, penghargaan nasional kinerja percepatan penurunan stunting yang mengantarkan Gowa menerima Dana Insentif Fiskal 2025.
Kedepannya, penguatan kolaboratif akan dilakukan melalui intervensi lintas sektor, termasuk Gerakan Orang Tua Asuh yang melibatkan perbankan (Himbara), Dompet Dhuafa, Baznas, TNI-Polri, dunia usaha, dan berbagai donatur lainnya. Dimana, program tersebut membantu keluarga berisiko melalui dukungan pangan bergizi, edukasi dan pendampingan berkelanjutan.
Selain itu, Pemkab Gowa juga memperkuat koordinasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Puskesmas dan Balai Penyuluh KB untuk memastikan pemantauan tumbuh kembang, edukasi gizi, sanitasi dan layanan kesehatan dasar berjalan lebih efektif.
Baca Juga : IPM Makassar 2025 Tertinggi di Sulsel, Tembus Peringkat 7 Nasional
“Kami meminta agar seluruh TPPS menjaga soliditas dan memastikan intervensi berbasis data serta tepat sasaran. Ia juga mendorong perbankan, lembaga sosial dan dunia usaha memperluas peran dalam percepatan penurunan stunting,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PPKB Kabupaten Gowa, Sofyan Daud mengungkapkan, rapat koordinasi ini merupakan pertemuan rutin dalam menyelaraskan dan mengendalikan program penurunan stunting. Kegiatan ini melibatkan 150 peserta dari berbagai unsur. Mulai dari PKK kecamatan, Dharma Wanita, Kepala Puskesmas, UPTD Balai Penyuluh KB, operator KB, hingga mitra perbankan, Baznas, Polri, dan TNI.
“Rakor ini bertujuan merumuskan strategi, mengatasi kendala, memperkuat koordinasi lintas sektor dan mengoptimalkan pelaksanaan program di lapangan agar target penurunan stunting dapat tercapai,” terangnya.
Baca Juga : Bawa Semangat Solidaritas Antarumat Beragama, Fadel Tauphan Kunjungi Dua Gereja di Malam Natal
Sofyan juga melaporkan bahwa tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan baik dengan dukungan Tim Pendamping Keluarga (TPK) di tingkat lapangan. TPK yang terdiri dari bidan, kader PKK, dan kader KB menjadi garda terdepan dalam distribusi dan pengawasan makanan bergizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) RI.
