![Kepala DPMD Kukar, Arianto. [IST]](https://cdn.republiknews.co.id/imageresize/assets/media/upload/2025/10/IMG-20251023-WA0025-e1761316453905.jpg&width=640&height=360)
REPUBLIKNEWS.CO.ID, KUKAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus memperkuat pembangunan berbasis masyarakat melalui inovasi kebijakan baru bertajuk Program RT-KU Terbaik. Program yang akan diluncurkan pada akhir 2025 ini mengalokasikan dana hingga Rp150 juta per rukun tetangga (RT) untuk mendorong kemandirian pembangunan dari tingkat paling dasar.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menjelaskan bahwa program ini bukan sekadar penyaluran dana, melainkan strategi untuk memperluas peran masyarakat dalam mengelola pembangunan dan meningkatkan layanan dasar di lingkungan masing-masing.
“Program ini bukan hanya soal peningkatan dana. Lebih dari itu, kami ingin memastikan masyarakat dapat mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial langsung dari lingkungannya sendiri,” ujar Arianto, Rabu (10/09/2025).
Baca Juga : DPMD Kukar Dorong Lembaga Kemasyarakatan Jadi Motor Partisipasi Desa
Menurutnya, setiap RT akan mendapat peran lebih besar dalam mengatur dan memprioritaskan kebutuhan warganya. Pemerintah daerah akan memberikan pendampingan serta pengawasan agar program berjalan transparan dan efektif.
Langkah ini juga menjadi bagian dari implementasi visi RPJMD Kukar Idaman Terbaik, yang menitikberatkan pada pemerataan pembangunan dan partisipasi masyarakat.
“Targetnya, Desember 2025 sudah launching dan Januari 2026 langsung bisa dilaksanakan. RT menjadi simpul utama dalam menyalurkan program agar pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” tambah Arianto.
Baca Juga : Desa Muara Wis Perkuat Layanan Lansia Lewat Program Kolaboratif Sicekatan
Selama ini, bantuan RT senilai Rp50 juta terbukti mampu mendorong gotong royong dan pembangunan infrastruktur kecil. Namun seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat, Pemkab Kukar menilai perlu adanya penguatan agar program juga mencakup sektor vital lain seperti pendidikan, ekonomi, dan sosial.
Selain memperkuat peran RT, Pemkab Kukar juga menyiapkan bantuan sosial senilai Rp1 juta per kepala keluarga (KK) bagi warga yang masuk kategori rentan. Program ini akan digulirkan pada 2026 setelah sinkronisasi dengan RT-KU Terbaik rampung.
“Bantuan ini bersifat selektif dan tepat sasaran. Tidak semua warga akan menerima, hanya mereka yang benar-benar membutuhkan. Prinsipnya adalah keadilan sosial, bukan pembagian merata,” tegasnya.
Baca Juga : BUMDes Loa Sakoh Optimalkan Potensi Ekonomi Desa di Tengah Keterbatasan Modal
Saat ini, DPMD Kukar tengah menyusun petunjuk teknis dan regulasi pendukung. Setiap RT akan diberi keleluasaan untuk merancang kegiatan sesuai kebutuhan dan potensi lokal di wilayahnya.
Arianto berharap, melalui dukungan dana yang lebih besar, masyarakat dapat lebih aktif dalam mengelola pembangunan di lingkungannya.
“Kita ingin RT menjadi pusat kreativitas dan solidaritas sosial. Pembangunan Kukar ke depan harus lahir dari bawah, dari masyarakat itu sendiri,” pungkasnya.
