REPUBLIKNEWS.CO.ID, SINJAI – Pemerintah Kabupaten Sinjai menggelar rapat kordinasi Pemilihan Kepala Desa (pilkades) serentak sekaligus launching tahapan Pilkades yang dilaksanakan di Ruang Pola Kantor Bupati Sinjai, Senin (25/10/2021).
Rakor yang dibuka oleh Wakil Bupati Sinjai Andi Kartini Ottong dan dihadiri oleh perwakilan para Forkopimda, Sekda Sinjai Akbar, Asisten Pemerintahan Setdakab A. Zainal Arifin serta para panitia Pilkades Tingkat Kabupaten Sinjai.
Sekda Sinjai Akbar yang juga selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Sinjai mengungkapkan, rapat koordinasi ini dilaksanakan dalam rangka mengkoordinasikan rencana Pilkades untuk 54 desa yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2022.
Baca Juga : Husniah Talenrang Beri Bantuan Pangan ke Warga Miskin Ekstrem di Parangloe
Selain itu, melalui rakor ini menjadi wadah untuk menampung saran dan usulan dari panitia Pilkades terkait tahapan hingga pada pelaksanaan pemungutan suara.
“Hari ini kita rapat untuk membahas persiapan pelaksanaan pilkades apalagi akan dilaksanakan dalam masa pandemi sehingga perlu perhatian khusus agar dalam pelaksanaan mulai dari tahapan hingga pemilihan bisa berlangsung aman dan protokol kesehatan tetap diterapkan,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Sinjai dalam arahannya menyampaikan bahwa pilkades kedepan memiliki arti tersendri karena di tengah pandemi sehingga tata cara pelaksanaan pilkades diatur sedemikian rupa agar nantinya pada pemungutan suara tidak terjadi penularan Covid-19 atau adanya klaster baru.
Baca Juga : Dari Survei Kepuasan Responden, OJK Sulselbar Perkuat Implementasi Tugas dan Fungsi
“Dalam permendagri diatur tata cara pilkades dalam kondisi bencana non alam Covid-19 dengan mengedepankan protokol kesehatan sehingga ini perlu jadi perhatian khusus bagi seluruh panitia,” ungkapnya.
Mengingat banyaknya desa yang akan menggelar pilkades, Andi Kartini berharap panitia yang dibentuk mulai dari tingkat kabupaten hingga di desa bisa bekerja profesional, penuh tanggung jawab dan memiliki integritas yang tinggi.
“Panitia pilkades jika mendengarkan ada masalah sedikit yang terjadi segera diselesaikan dengan baik, jika tidak bisa diselesaikan maka dikoordinasikan di tingkat kabupaten. Kita tidak ingin ada masalah dibiarkan terlalu lama yang bisa memicu terjadinya konflik,” kuncinya. (*)
