REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar melalui Tim Transisi Walikota Makassar akan melakukan langkah serius dalam pengelolaan manajemen transportasi secara berkelanjutan. Hal tersebut disebabkan karena hingga saat ini konsep pengelolaan transportasi, khususnya yang diakses publik dianggap belum maksimal.
Tim Transisi Walikota Makassar Prof Batara Surya mengatakan, pengelolaan transportasi yang sifatnya komprehensif harus diawali dengan bagaimana manajemen transportasi publik yang ada saat ini. Kemudian selanjutnya terkait proses perkembangan kebutuhan transportasi publik tersebut.
“Setelah itu kita evaluasi sistem rute perjalanan, pergerakan penduduk selama ini kemudian melakukan evaluasi tentang mobilitas penduduk terutama yang datangnya dari eksternal Kota Makassar,” katanya, di sela-sela Penutupan Program UK Partnering for Accelerated Climate Transitions Future Cities (UK PACT) & Diseminasi Kajian di Kota Makassar, di Hyaat Place Makassar, kemarin.
Baca Juga : Pastikan Tepat Sasaran, Tamsil Linrung Inisiasi Posko Pengaduan Program Strategis Presiden di Sulsel
Menurutnya, mobilitas penduduk yang menyebabkan kepadatan lalu lintas di Kota Makassar bukan hanya dipengaruhi faktor internal saja atau masyarakat yang bermukim di Makassar. Tetapi juga mereka yang datangnya dari luar daerah atau dari daerah hinterland-nya. Meliputi Maros, Sungguminasa, dan Takalar (Mamminasata) yang semuanya menggunakan ruas jalan utama.
“Jadi kalau ini bisa kita selesaikan tentunya akan berdampak signifikan terhadap tingkat kemacetan lalulintas di Makassar. Makanya semua hasil studi dari program ini nantinya kita akan lakukan evaluasi,” terangnya.
Hal-hal yang dipelajari pun lanjutnya, berupa sistem rute transportasi tersebut, asal tujuan dari transportasi, hingga pergerakannya.
Baca Juga : Angkat Ikon Geopark di Bandara Hasanuddin, Gubernur Sulsel: Gerbang Awal Promosi Pariwisata Sulsel
“Tentu kita belajar dari kondisi situasi kota dulu, nanti kita akan melakukan estimasi tapi nanti saya akan mempelajari dulu semua studi-studi yang dilakukan, tapi intinya saya katakan tadi untuk langkah cepat kan itu tidak bisa berdiri sendiri kalau kita berbicara transportasi karena kita banyak pengguna, pengguna itu adalah masyarakat disini,” kata Prof Batara yang juga Rektor Universitas Bosowa ini.
Termasuk juga mengkaji seperti apa pengalihan transportasi lokal seperti pete-pete menjadi feeder ataupun transportasi modern lainnya. Hal ini dengan melihat kondisi sistem transportasi di Makassar. Bahkan mengkaji pada persoalan transportasi yang lebih ke arah sistem penanganan transportasi elektronik tujuannya untuk mengurangi pencemaran udara.
“Itu kan sudah banyak memberikan dampak luar biasa termasuk pencemaran udara, kualitas udara kita kan sudah mulai menurun terlalu tinggi gas-gas buangan itu, dan tidak bisa kalau kita tidak mengintegrasikan sistemnya,” tutupnya.
Baca Juga : Resmi Disetujui, Pemkot dan DPRD Makassar Perkuat Regulasi Kearsipan, Pesantren dan Tata Kelola Keuangan
Sementara, Asisten 1 Bidang Pemerintah Kota Makassar Muhammad Yasir mengatakan, dalam kajian yang dilakukan pada program UK PACT Future Cities sangat diapresiasi, sebab mereka dapat mengkaji hitung-hitungan ruas-ruas jalan di Makassar, bahkan sampai ke tingkat kecelakaan di setiap ruas-ruas jalan tersebut.
“Makanya sebagai komitmen pemerintah kota dalam pengelolaan sistem transportasi yang baik kita mulai mempersiapkan peraturan daerah soal itu. Ini sementara disusun sekarang, sementara diajukan ke DPR,” ujarnya.
Dukungan pengelolaan transportasi berkelanjutan dan untuk semua ini juga sejalan dengan visi misi pemerintahan yang baru ini. Konsep anggarannya pun tentunya akan dikaji apakah menggunakan APBD maupun APBN.
Baca Juga : IPM Makassar 2025 Tertinggi di Sulsel, Tembus Peringkat 7 Nasional
“Masalah anggaran paling tidak ada beberapa skema apakah kita APBD, APBN atau kedua-duanya ataukah inovasi anggaran kerjasama pihak swasta, kira-kira begitu. Dengan pengelolaan sistem transportasi yang baik ini akan menciptakan keteraturan manajemen lalulintas yang semakin bagus,” terangnya.
Sekadar diketahui Program UK PACT Future Cities telah berjalan sejak 2022 hingga saat ini. Sebagai pelaksana Program UK PACT Future Cities adalah Konsorsium II yang terdiri dari WRI Indonesia, Vital Strategis, dan Arup, bersama dengan Pemerintah Kota Makassar, telah menyelesaikan Kajian Penilaian Ketahanan Masyarakat Perkotaan (UCRA), Desain Konseptual Koridor Ruang Jalan di sekitar Fort Rotterdam, serta penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Penyelenggaraan Perhubungan.
