REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar bersama PT PLN UID Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat (Sulselrabar) membahas percepatan penyediaan pasokan listrik di wilayah kepulauan yang masih belum teraliri jaringan PLN.
Pembahasan tersebut dilakukan saat jajaran PT PLN UID Sulselrabar melakukan pertemuan dengan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (21/5/2025).
GM PLN UID Sulselrabar, Edyansyah mengatakan bahwa fokus utama dalam pertemuan tersebut adalah penentuan skala prioritas pemasangan listrik di pulau-pulau yang masuk wilayah administrasi Kota Makassar.
Baca Juga : Mudahkan Masyarakat dan UMKM, PLN Pastikan Triwulan I 2026 Tarif Listrik Tak Naik
“Kami kesini bertemu pak Wali Kota di Pemkot Makassar membahas soal kelistrikan di kepulauan, dimana pasokan listrik baru di pulau,” jelas Edyansyah.
Menurutnya, dalam pertemuan tersebut PLN menyatakan siap mendukung percepatan penyediaan listrik, namun prioritas wilayah pulau. Hanya saja masih menunggu arahan dari pemerintah kota.
“Kami meminta skala prioritasnya dari Pemerintah Kota Makassar, karena masyarakat yang tinggal di pulau-pulau ini adalah warga Kota Makassar. Jadi prioritas perlu datang dari pemda,” ujar Edyansyah.
Baca Juga : Pastikan Tepat Sasaran, Tamsil Linrung Inisiasi Posko Pengaduan Program Strategis Presiden di Sulsel
Saat ini, salah satu program inisiatif PLN yang telah diterapkan adalah pemasangan Super Sun di Pulau Barrang Caddi.
PT PLN (Persero) melalui program Super Sun berhasil menghadirkan listrik bersih untuk seluruh warga di pulau. Program tersebut berbentuk sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) individu, dimana setiap rumah dipasangi perangkat PLTS untuk kebutuhan listrik mandiri.
“Tujuannya untuk percepatan elektrifikasi. Dengan Super Sun, setiap rumah bisa langsung mendapatkan pasokan listrik berbasis energi terbarukan,” jelasnya.
Baca Juga : Angkat Ikon Geopark di Bandara Hasanuddin, Gubernur Sulsel: Gerbang Awal Promosi Pariwisata Sulsel
Namun hingga saat ini, program Super Sun baru diterapkan di Barrang Caddi, dan belum menjangkau pulau-pulau lain di wilayah Makassar.
“Harapan kami, program ini bisa berlanjut ke pulau-pulau lain, tentu menunggu anggaran dari PLN,” tambahnya.
Ia berharap pihak Pemkot Makassar dapat berperan aktif, khususnya dalam mendukung biaya penyambungan dan pengembangan kebutuhan kelistrikan di pulau-pulau.
Baca Juga : Resmi Disetujui, Pemkot dan DPRD Makassar Perkuat Regulasi Kearsipan, Pesantren dan Tata Kelola Keuangan
“PLN siap mempercepat pemasangan, sementara pengembangan lainnya termasuk kebijakan dan penentuan lokasi menjadi ranah Pemkot Makassar,” ungkapnya.
Kedepan, PLN dan Pemkot Makassar merencanakan melakukan peninjauan bersama ke beberapa lokasi sebagai tindak lanjut dari program ini.
“Kami harapkan sinergi ini dapat segera memberikan akses listrik bagi masyarakat kepulauan yang selama ini belum menikmati layanan kelistrikan di pulau secara menyeluruh,” harapnya.
Baca Juga : Resmi Disetujui, Pemkot dan DPRD Makassar Perkuat Regulasi Kearsipan, Pesantren dan Tata Kelola Keuangan
Sedangkan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mengatakan bahwa Pemerintah Kota Makassar berkomitmen memperluas akses listrik bagi masyarakat di wilayah kepulauan.
“Melalui koordinasi dengan PLN dan stakeholder lainnya, kita menyiapkan skema penanganan untuk menjawab persoalan kelistrikan yang dihadapi warga pulau,” katanya.
“Kami berusaha agar seluruh warga di pulau bisa menikmati listrik secara adil. Pasokan listrik menjadi hak dasar, dan itu harus kita usahakan bersama,” demikian Munafri. (*)
