REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah Sulawesi Selatan bersama ICRAF Indonesia menyiapkan tujuh langkah strategi dalam mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi hijau dan berkelanjutan.
Tujuh strategi ini digagas dalam Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau atau Green Growth Plan (GGP) yang menitik beratkan pada sektor lahan terbarukan, pertanian dan perkebunan, beserta turunannya demi menjaga lingkungan hidup.
Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Kerakyatan Provinsi Sulawesi Selatan, Since Erna Lamba mengatakan, tujuh langkah strategi yang didorong dalam pertumbuhan ekonomi hijau yakni, pengelolaan tata ruang dan guna lahan terintegrasi, optimalisasi modal dan akses pembangunan yang berkeadilan, responsif, inklusif, dan inovatif, dan pengembangan produktivitas dan daya saing sektor unggulan daerah.
Baca Juga : The Exclusive Getaway Aston Makassar, Hadirkan Pengalaman Menginap Tak Terlupakan
Selain itu, perbaikan rantai nilai yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat melalui UMKM dan koperasi, konektivitas wilayah yang adaptif terhadap bencana, pengelolaan dan restorasi Daerah Aliran Sungai (DAS), dan pemanfaatan instrumen ekonomi untuk mendukung pengelolaan jasa lingkungan.
“Jadi intinya kita meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkadilan dan berkelanjutan. Apalagi dari arah kebijakan ini sangat responsif gender, artinya laki-laki dan perempuan itu berperan di dalam gerakan ini,” katanya, dalam Sosialisasi Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sulawesi Selatan, di MaxOne Hotel Makassar, Rabu, (24/09/2025).
Dirinya pun berharap rencana pertumbuhan ekonomi hijau ini mendapatkan dukungan dari seluruh pihak melalui kolaborasi bersama atau kerja Pentahelix. Dimana pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dunia usaha dan sektor-sektor lainnya.
Baca Juga : PLN Bekali BUMDes Lero Tatari Manfaatkan FABA PLTU Palu 3 jadi Paving Block dan Batako
“Dengan adanya kolaborasi kami optimis bisa meminimalkan dari resiko-resiko yang menjadi tantangan kedepannya. Karena namanya peta jalan, kita sudah punya perencanaan yang terstruktur baik jangka pendek maupun jangka panjang,” terang Since Erna Lamba.
Sementara, Direktur ICRAF Indonesia, Andree Ekadinata mengaku bahwa Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau di Sulawesi Selatan ini telah dirancang sejak 2021 lalu melalui kolaborasi dengan Bapelitbangda Sulawesi Selatan. Sebagai tahap awal rencana ini telah digagas di Kabupaten Bone sebagai daerah percontohan pertumbuhan berkelanjutan melalui sektor agroforestri, restorasi ekosistem, restorasi ekonomi dan juga percontohan usaha masyarakat kecil.
“Jadi hasil baik yang kami gagas bersama Pemerintah Kabupaten Bone kita harapkan juga bisa diimplementasikan di kabupaten lainnya. Apalagi setelah adanya dokumen rencana pertumbuhan ekonomi hijau ini secara keseluruhan,” ujarnya.
Baca Juga : Peringati Setahun Menjabat, Legislator DPRD Sulsel Gelar Doa Bersama
Menurutnya, jika pertumbuhan ekonomi hijau dapat diimplementasikan di Sulawesi Selatan maka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi Selatan diproyeksikan tumbuh rata-rata secara konsisten sebesar 0.6 % dibandingkan dengan skenario business as usual (BAU). Proyeksi intensitas emisi juga menunjukan perbaikan, dimana nilainya akan mencapai sekitar 0,20 tonCO₂eq/miliar rupiah, atau jauh lebih rendah dibandingkan skenario BAU sekitar 2,19 tonCO₂eq/miliar rupiah.
Rencana ekonomi hijau untuk sektor berbasis sumber daya terbarukan ini penting, mengingat tiga sektor tertinggi Provinsi Sulawesi Selatan masih bersumber dari kegiatan pertambangan, industri pengolahan, dan pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.
“Karena sektor berbasis lahan pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan, masih menepati urutan atas penyumbang PDRB,” ujarnya.
Baca Juga : Hadir Kembali di Makassar, CustoMAXi Siapkan Hadiah Rp100 Juta
Dalam satu dekade terakhir, pengembangan pertanian dan perkebunan di Sulawesi Selatan telah mengalami penurunan produksi dan produktivitas dikarenakan adanya penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan. Beberapa area yang merupakan lumbung pangan mengalami perubahan dalam penyediaan jasa lingkungan. Hal ini akan dapat meningkatkan kerentanan Sulawesi Selatan terhadap perubahan iklim.
Sebagai provinsi yang pembangunannya masih ditopang secara signifikan oleh sektor berbasis sumber daya lahan, maka pengelolaan sumber daya alam secara lestari dibutuhkan untuk membangun ketangguhan iklim, mewujudkan keberlanjutan lingkungan, dan penghidupan masyarakat.
Di tempat yang sama Kepala Kerjasama Pembangunan, Kedutaan Besar Kanada di Indonesia Alice Birnbaum, mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk membangun ekonomi hijau. Olehnya, Pemerintah Kanada mengaku bangga dapat berpartisipasi dalam upaya tersebut.
Baca Juga : Hadir Kembali di Makassar, CustoMAXi Siapkan Hadiah Rp100 Juta
“Kami senang sekali bisa berpartisipasi di dalam pengurusan rencana pertumbuhan ekonomi hijau. Apalagi memang saat ini di Sulawesi Selatan banyak bencana alam, termasuk tantangan lingkungan sehingga butuh perubahan kebijakan yang bersifat keberlanjutan,” ungkap Alice.
Sekadar diketahui, pengembangan rencana ekonomi hijau dimotori oleh Pokja Ekonomi Hijau Provinsi Sulawesi Selatan dengan prinsip inklusif, integratif, dan informed (terinformasi). Inklusif artinya melibatkan perwakilan kabupaten dan kota, organisasi perempuan, dan masyarakat sipil. Sementara, integratif mengartikan adanya integrasi dari berbagai dokumen perencanaan di daerah, misalnya RPJPD dan RPJMD. Adapun informed berarti menggunakan bukti-bukti ilmiah serta data-data yang sahih dan terbaru.
Dokumen perencanaan ini digagas pemerintah provinsi Sulawesi Selatan, melalui Bappelitbangda, bersama ICRAF Indonesia dalam kegiatan riset-aksi Land4Lives atau lahan untuk kehidupan yang disokong oleh Pemerintah Kanada.
