0%
logo header
Senin, 28 Mei 2018 17:29

Pengelola Hotel dan Restoran Keluhkan Kinerja Laskar Pajak ke DPRD Makassar

Pengelola Hotel dan Restoran Keluhkan Kinerja Laskar Pajak ke DPRD Makassar

REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Komisi B DPRD Kota Makassar menggelar pertemuan bersama Pengelola hotel dan restoran terkait pengawasan pajak peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di ruang Badan Anggaran DPRD Kota Makassar, Senin (28/05/2018).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah general manager hotel, Pengelola restoran, Ketua Komisi B Muh.Yunus, Wakil Ketua Komisi B Iqbal Djalil dan Anggota lainnya.

Kepala hotel pantai gapura, Sarif, menyampaikan keluhan pihaknya yang memberikan setoran kepada laskar Pajak. Dengan diberikannya pajak perbulan kata dia, Bapenda selalu katakan nilai setoran masih belum cukup.

Baca Juga : Resmi Disetujui, Pemkot dan DPRD Makassar Perkuat Regulasi Kearsipan, Pesantren dan Tata Kelola Keuangan

“Laskar pajak ini kita dukung. Tapi entah kenapa setiap bulan setoran disana kayaknya kita kurang dipercaya soal pajak hotel. disampaikan dinas pendapatan itu harus begini. Kita sudah stor tapi masih kurang,” ungkap Sarif.

Ia tidak keberatan apabila kedepannya laskar pajak masih mentongkrongi sejumlah hotel. Akan tetapi, pajak yang diberikan harapnya tidak lagi mendapat protes dari pihak Bapenda.

“Apabila ada laskar Pajak tongkrongi di masing-masing hotel saya harapkan tidak ada lagi protes terkait setoran itu,” ucapnya.

Baca Juga : Refleksi Akhir Tahun DPRD Makassar, Himpun Isu Strategis Sepanjang 2025

Menanggapi hal itu, anggota komisi B, Yeni Rahman menyarankan agar pihak hotel mengumpulkan data-data agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak Dewan.

“Data yang sudah ada bisa kita kumpulkan dan selanjutnya teman-teman akan pelajari. Kalau mengenai laskar Pajak yang mencatat kita harus punya data dua. itu hanya menjadi salah satu pertimbangan,” katanya.

Sementara itu, legislator Fraksi PKS Iqbal Djalil menyayangkan Ketidakhadiran Bapenda dalam kegiatan tersebut, Pasalnya, dewan membutuhkan data dari kalkulasi pajak hotel.

Baca Juga : PLN UIP Sulawesi dan Polda Sulsel Komitmen Jaga Infrastruktur Ketenagalistrikan Berkelanjutan

“Sedikit kecewa dengan ketidakhadiran Bapenda dalam kegiatan ini, kita ini bermitra,” kata Ije, sapaannya.

“Inikan persiapan untuk perubahan. Kita butuh informasi dari Bapenda terkait data hotel dan restoran,” tutupnya.

Redaksi Republiknews.co.id menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: redaksi.republiknews1@gmail.com atau Whatsapp +62 813-455-28646