REPUBLIKNEWS.CO.ID, BUTON TENGAH – Negara yang maju adalah negara yang memiliki tingkat literasi yang tinggi, begitu pun daerah yang maju tentunya harus memiliki tingkat Literasi yang tinggi pula.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah memastikan adanya layanan perpustakaan di daerah sehingga masyarakat di seluruh pelosok dapat memiliki bahan bacaan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
Berangkat dari amanah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang memastikan adanya layanan perpustakaan di daerah, Kabupaten Buton Tengah masih terdapat beberapa persoalan yang dihadapi para pegiat literasi (komunitas-komunitas literasi). Salah satunya diungkapkan oleh Ketua Pojok Literasi Buteng, Acank yang mengatakan masih kekurangan sumber daya seperti buku-buku bacaan, kelengkapan literasi dan hal-hal lain yang dapat menunjang efisiensi kegiatan literasi.
“Kami memiliki semangat yang besar, semangat untuk merealisasikan kegiatan literasi. Hanya saja semangat merealisasikan kegiatan literasi tersebut masih dibatasi oleh sumber daya yang kurang memadai, seperti buku-buku bacaan dan hal lain yang dapat memaksimalkan kegiatan Literasi tersebut. Disini kami butuh perhatian dari pemerintah daerah,” ucap Acank kepada republiknews.co.id, Rabu (08/07/2020).
Menanggapi persoalan yang dihadapi para pegiat literasi (komunitas-komunitas literasi), Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Buton Tengah, Konstantinus Bukide mengungkapkan bahwa pihaknya sangat terbuka terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan manfaat untuk masyarakat Buton Tengah.
“Kita sangat terbuka dek, karna pada prinsipnya semua kegiatan yang sifatnya bermanfaat untuk masyarakat Buton Tengah berarti dia akan menjadi bagian integral dalam menjawab visi misi Bupati,” jelas Sekda kepada republiknews.co.id.
Ia menjelaskan jika hal-hal yang berkaitan dengan teknis seperti kekurangan sumber daya seperti buku-buku bacaan, komunikasinya melalui OPD teknisnya.
“Kalau hal-hal teknis seperti kekurangan buku, kita dorong komunikasinya lewat OPD teknisnya, kordinasi lah sama dinas perpustakaan,” ucapnya.
“Nanti OPD teknisnya meramu dalam bentuk program kegiatan, program kegiatan diskusinya bersama BAPPEDA, dia harus masuk di RKPD, dari BAPPEDA itu kan nanti kita bahas di tim anggaran, kebetulan saya selaku ketua tim anggaran, nanti kita akan diskusikan dengan OPD terkait,” ucap Sekda menambahkan. (Muh. Hafiz)
