REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Pravelensi stunting di Sulawesi Selatan berada di angka 27 persen. Nilai ini dianggap mengalami penurunan lebih cepat.
Jika pada 2019 lalu, Sulsel dinilai berhasil menekan pravelensi stunting dari 35 persen menjadi 30 persen.
Kini berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 bahwa angka stunting di Sulsel dari 30 persen turun lagi ke 27 persen.
Baca Juga : PLN UIP Sulawesi dan Polda Sulsel Komitmen Jaga Infrastruktur Ketenagalistrikan Berkelanjutan
Sementara target nasional seluruh daerah wajib menekan angka stunting 14 persen pada 2024 mendatang.
Tenaga Ahli Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Sulawesi Selatan Bidang Kesehatan Masyarakat Djunaidi M Dachlan mengatakan, belum adanya gerak bersama secara massif yang menyebabkan penurunan angka stunting masih lambat. Misalnya, kelembagaan dan koordinasi di pusat dan di daerah, sampai di desa masih belum optimal,
“Kita pernah menekan di angka 6 persen dalam 1 tahun, penurunan ini kita anggap lebih cepat, tidak bisa juga kita sebut kurang atau tidak karena memang kita belum gerak bersama nanti kalau kita gerak bersama baru kita tahu, ini kurang karena masih kerja sendiri-sendiri,” katanya usai menjadi pemateri pada Media Orientasi Penanganan Stunting yang digelar Yayasan Jenewa Madani Indonesia bersama Unicef Indonesia, Jumat (21/10/2022).
Baca Juga : Indosat Perkuat Pengalaman Digital di Makassar Dengan AIvolusi5G
Selain itu, penurunan stunting juga disebabkan karena masih adanya tantangan yang dihadapi. Antara lain, intervensi belum terintegrasi dengan baik sehingga belum sepenuhnya efektif untuk percepatan penurunan stunting, kebijakan dan program penurunan stunting juga belum diterjemahkan dengan baik ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
Selanjutnya, kapasitas pelaksanaan program di daerah masih lemah, dan perilaku masyarakat belum sejalan dengan upaya percepatan penurunan stunting, serta dukungan sosial masih rendah.
Djunaidi mengaku, termasuk mendorong bagaimana masyarakat, utamanya ibu hamil, dan pasca bersalin agar dapat mengakses layanan posyandu sebaga layanan pemenuhan gizi anak.
Baca Juga : Gojek, Tangan Di Atas dan Pemkot Makassar Dukung Pelaku UMKM Kuliner Baru Naik Kelas
“Masih banyak ibu hamil yang tidak ke posyandu karena ketidaktahuan saja. Sebenarnya kan ibu hamil itu sudah ada jadwalnya untuk pemeriksaan, cuman ibu hamil kita masih punya kecenderungan nanti ada keluhan baru mau ke posyandu. Sementara deteksi itu hanya bisa terjadi justru pada orang yang sehat, jadi kalau dia tidak ada keluhan dia tidak ke posyandu,” terangnya.
Begitu juga orangtua yang memiliki balita, karena ketidaktahuannya bahwa meskipun jadwal imunisasi lewat, anak mereka tetap dapat di imunisasi sehingga jika jadwal imunisasi anaknya lewat, mereka tidak mau datang lagi ke posyandu.
“Jadi memang istilah saya harus di dorong harus di jaga supaya mau datang. Konsep itulah yang di ubah sekarang dengan tim pendamping keluarga, itulah yang mendampingi dia agar datang ke tempat layanan, bukan cuman ke posyandu, kadang kala harus ke kelas ibu hamil untuk ibu hamil ya, ke posyandu untuk balitanya atau pergi ke puskesmas,” tegasnya.
Baca Juga : Bawa Misi Penyelamatan, Film TIMUR Garapan Iko Uwais Tayang 18 Desember 2025 di Bioskop
Untuk memaksimalkan peran posyandu, selain edukasi juga perlu pendampingan secara langsung. Dimana mereka harus dikawal dan dijaga, serta diberikan pemahaman untuk mau datang ke posyandu.
“Pendampingan yang harus di lakukan sekarang karena pola edukasi yang kita lakukan sekarang ini ternyata dia tidak bergerak. Sekitar 50 hingga 60 persen ibu hamil yang belum mengakses posyandu dengan rutin, prestasi ini juga sama dengan angka balita yang belum pergi ke posyandu,” sebutnya.
Sehingga, jalan keluar untuk mengajak mereka mau datang ke posyandu adalah dengan “sedikit memaksa”. Dirinya mencontohkan, dulu bagi keluarga yang tidak datang ke posyandu itu tidak dapat dilayani di kantor desa, akhirnya anggota keluarga ini datang ke posyandu.
Baca Juga : Bawa Misi Penyelamatan, Film TIMUR Garapan Iko Uwais Tayang 18 Desember 2025 di Bioskop
“Memang masyarakat kita saat ini perlu diperlakukan seperti itu , memang bangsa kita sedikit di paksa baru mau, memang kita punya kondisi seperti itu,” tutupnya.
